Seputar Ekonomi

Cerita Lama Inflasi

2008-10-24T16:07:00.003+07:00

Dalam laporan kebijakan moneter triwulan III yang diterbitkan minggu lalu, Bank Indonesia, otoritas moneter kita, memulai laporannya dengan paragraf:

Tekanan inflasi di Indonesia pada triwulan III-2008 masih tinggi. Hal ini terutama berasal dari tingginya ekspektasi inflasi masyarakat, kuatnya permintaan domestik, serta dampak imported inflation terkait dengan potensi pelemahan nilai tukar rupiah sebagai akibat dari krisis keuangan di AS. Menyikapi perkembangan tersebut, pada tataran kebijakan, Dewan Gubernur Bank Indonesia memandang perlu untuk mengendalikan tekanan inflasi guna mencapai sasaran inflasi dalam jangka menengah dan menjaga kestabilan ekonomi pada umumnya.

Dari paragaraf di atas, jelas terlihat fokus berlebihan Bank Indonesia terhadap inflasi. Padahal saat ini, negara manapun di dunia justru tengah mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap kemungkinan perlambatan ekonomi, bahkan resesi. Inflasi adalah cerita lama. Cerita 3 bulan lalu, ketika harga energi sedang membumbung tinggi.

Paragraf inilah yang kemudian menjadi biang kerok, mengapa Indonesia yang menjadi satu-satunya negara yang menaikkan suku bunga.

Kredit Bank Menanjak

2008-08-28T10:06:00.002+07:00

Harga Migas dan CPO mendongkrak Ekspor

2008-08-05T10:42:00.004+07:00

Lonjakan drastis harga batubara, minyak bumi dan CPO setahun terakhir rupanya telah membawa berkah bagi ekonomi Indonesia. Setidaknya dalam mendongkrak kinerja ekspor. Tengok saja, nilai ekspor kita tumbuh hingga 30% pada semester pertama 2008. Padahal ekspor tanpa migas hanya tumbuh 23%. Ekspor tanpa CPO dan migas tumbuh 12%. Ekspor tanpa migas, CPO dan bahan bakar mineral hanya tumbuh 10%.

Karma IMF

2008-04-04T13:26:00.005+07:00

Siapa tak kenal IMF. Sepak terjang lembaga tsb selama beberapa dekade terakhir telah menjadi buah bibir berbagai kalangan di seluruh penjuru dunia. IMF adalah lembaga kreditor internasional yang mengklaim dirinya mampu menolong negara-negara dari kesulitan keuangan. Layaknya seorang dokter, IMF melakukan diagnosa penyakit, menuliskan resep-resep penyembuhan, sekaligus juga menentukan biaya yang dibebankan ke si pasien.

Ironisnya, setelah puluhan tahun memberi pertolongan keuangan kepada negara anggotanya, IMF kini justru balik menderita kesulitan keuangan sendiri. Akhir tahun lalu, negara-negara pemegang kendali IMF bahkan telah memaksa Direktur Pelaksana IMF yang baru, Dominique Strauss-Kahn untuk melakukan pemotongan anggaran secara besar-besaran.

Dewa penolong rupanya tengah membutuhkan pertolongan. Sang dokter ahli gizi ternyata sedang menderita gizi buruk.

BUAH KEGAGALAN
Kesulitan keuangan yang dihadapi IMF tidak lepas dari kegagalan program IMF di berbagai negara, yang terakumulasi menjadi ketidakpercayaan dari negara anggotanya. Dalam banyak kasus, keberadaan IMF bukannya malah menolong, namun justru semakin memperparah kondisi ekonomi negara pasiennya. Menolong hanya dalih, karena faktanya IMF lebih sering mendikte negara pasiennya untuk menjalankan kebijakan ekonomi pilihan IMF, yang sebenarnya tidak sesuai dan banyak bertentangan dengan permasalahan dan kebutuhan negara pasiennya.

Salah satu kritik utama yang pernah dilontarkan sejumlah kalangan adalah IMF selalu memberikan resep yang sama untuk kasus-kasus yang dihadapi oleh berbagai negara. Tak peduli jenis maupun penyebab penyakitnya, resep standar tsb selalu digunakan untuk mengobati pasiennya. Resep standar yang berjuluk Structural Adjustment Program (SAP) tsb berisi kebijakan-kebijakan ekonomi yang sealiran dengan Konsensus Washington, yang dibelakangnya tersembunyi kepentingan-kepentingan negara-negara maju.

Salah satu elemen penting dari SAP adalah efisiensi anggaran, melalui pemotongan berbagai jenis subsidi termasuk subsidi pendidikan, kesehatan dan subsidi energi. Meskipun diklaim bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, namun program tsb tidak lebih untuk menjamin ketersediaan anggaran sehingga negara pasiennya mampu mencicil bunga utang kepada IMF maupun negara kreditor internasional. Padahal negara pasien harus menanggung beban berat karena akibat kebijakan tsb. Kelompok miskin tidak lagi mampu mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak, daya beli masyarakat anjlok, dan kesenjangan pendapatan semakin melebar.

Elemen SAP lain yang cukup dikenal adalah privatisasi atau divestasi aset negara (BUMN). Meskipun diklaim dapat meningkatkan efisiensi BUMN, namun dalam implementasinya, penjualan aset BUMN lebih banyak merugikan negara pasien karena dijual dengan harga yang sangat murah dan menyebabkan PHK terhadap ratusan karyawan BUMN. Program IMF tersebut justru dimanfaatkan oleh investor-investor asing, yang sebagian adalah rekanan IMF sendiri, untuk membeli aset-aset di negara berkembang dengan harga semurah-murahnya.

Dengan pendekatan yang mendikte seperti di atas, tidak heran jika sejumlah negara akhirnya lebih memilih untuk meninggalkan IMF dan menghentikan kerjasama bahkan lebih cepat dari waktunya. Sebut saja Argentina, Nigeria dan Indonesia yang beberapa tahun lalu memutuskan untuk mempercepat pelunasan utang kepada IMF, dan menyebabkan lembaga kreditor tersebut kehilangan sumber penerimaan yang sangat besar.

KENA KARMA
Kini IMF mendapat karma dari berbagai programnya ke negara-negara berkembang. Berdasarkan dokumen internal IMF yang bocor ke media, IMF berencana melakukan Structural Adjustment demi menyelamatkan lembaga tersebut dari kerugian yang terus menerus. Inti dari program tersebut adalah efisiensi anggaran melalui rasionalisasi, perombakan birokrasi dan efisiensi pemanfaatan aset IMF, yang tidak lain merupakan program sejenis dengan yang pernah IMF paksakan ke negara anggotanya. Dalam dokumen internal tsb, dikatakan bahwa IMF berencana melakukan PHK terhadap sekitar 300-400 karyawannya dan mendorong sejumlah karyawan senior untuk mengambil pensiun dini. IMF juga berencana menggabung beberapa divisi dalam struktur organisasinya, mengurangi produksi laporan, mengefisienkan pemanfaatan aset dengan menyewakan gedung dan apartemen milik IMF, dll.

Tidak mudah bagi IMF untuk mengimplementasikan berbagai rencana efisiensi tsb, karena IMF harus bekerja keras memikirkan cara menghadapi karyawannya. Pasalnya, suasana internal karyawan IMF sedang sangat sensitif dan penuh konflik. Ini setelah tahun 2006 lalu, manajemen IMF merestrukturisasi kompensasi yang mendapat perlawanan keras dari karyawannya. Asosiasi karyawan bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah IMF, melakukan tuntutan hukum kepada manajemen IMF. Malahan kabarnya, karyawan IMF pernah menggunakan pakaian serba hitam sebagai simbol protes terhadap kebijakan kompensasi oleh manajemen.

Lembaga yang selama ini menasihati negara berkembang untuk melakukan pemotongan anggaran dipaksa harus berpikir keras untuk mencari cara memotong anggarannya sendiri. Lembaga yang selalu menekankan pentingnya efisiensi aset negara dan reformasi birokrasi, kini dipaksa memikirkan solusi untuk mengefisiensikan penggunaan aset dan reformasi birokrasinya sendiri. Lembaga yang selama ini seperti berpura-pura tidak tahu akan dampak buruk dari berbagai kebijakannya, kini harus siap menghadapi sendiri dampak buruk tersebut.

IMF selama ini begitu mudahnya memberikan saran pemotongan anggaran, menjual aset-aset negara, mengetatkan likuiditas, melakukan reformasi birokrasi, dll, karena tidak menghadapi resiko akan dampak buruknya bagi ekonomi dan nasib rakyat miskin di negara pasiennya. Namun kini IMF dipaksa harus melaksanakan sendiri berbagai kebijakan tersebut, dan sekaligus harus siap-siap menanggung resikonya. Karma itu telah datang dan mudah-mudahan IMF bisa menarik banyak pelajaran darinya.

Stop Muji Ekspor !

2008-02-27T12:52:00.003+07:00

Barangkali kini saatnya bagi pemerintah untuk berhenti memuji ekspor. Faktanya selama 3 tahun terakhir, pertumbuhan ekspor semakin mengkhawatirkan karena terus mengalami penurunan. Tahun 2008, ekspor malah akan menghadapi tantangan lebih berat lagi karena ekonomi dunia yang diperkirakan melemah.

Stop muji ekspor! Lebih baik pikirkan solusi agar ekspor tidak semakin melambat.

Tahun 2007: Rakyat Indonesia Makan Lebih Banyak

2008-02-27T12:29:00.003+07:00

Konsumsi makanan biasanya hanya tumbuh sekitar 2% per tahun, sedikit lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk. Namun tahun 2007 rupanya menjadi pengecualian. Konsumsi makanan tumbuh lebih dari 4%. Tahun lalu, rakyat Indonesia ternyata makan lebih banyak dari biasanya.

Politik Angka

2007-12-18T16:35:00.000+07:00

Politik adalah melebih-lebihkan. Jika tidak yah, mengurang-ngurangkan. Ketika salah satu tokoh politik berkampanye misalnya, angka kemiskinan Indonesia dikatakan mencapai 49.5 persen. Memang tidak salah. Hanya saja tokoh tersebut memilih data Bank Dunia, yang kita ketahui memiliki definisi paling ekstrim tentang kemiskinan.

Barangkali itulah yang kemudian membuat gusar Presiden Yudhoyono. Dalam sambutannya pada Peringatan Hari Ibu, Yudhoyono secara tegas menyampaikan angka 49,5 persen tersebut tidak akurat.

Seakan ingin memberikan data yang jujur, Yudhoyono kemudian menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun angka kemiskinan menurun. Jika pada 1998 mencapai 24,1 persen, maka pada 2005 telah mencapai 15,9 persen.

Pernyataan Yudhoyono lagi-lagi benar. Tetapi periode yang dipilih bukan selama ia memerintah Indonesia, yang kita tahu pada periode tersebut, angka kemiskinan sebenarnya meningkat.

Melebih-lebihkan dan mengurang-ngurangkan. Itulah politik.

IHSG, berapa support level mu?

2007-08-15T13:48:00.001+07:00

Pembekuan dua hedge fund milik Bear Stearns tanggal 1 Agustus lalu adalah awal dari semuanya. Baru kemudian terkuak bahwa banyak hedge fund ternama lain yang juga terkena dampak subprime loan di AS.

Sowood Capital (US), American Home Mortgage( US), BNP Paribas, AXA SA (French), KfW, IKB Deutsche Industrial bank AG (Germany), Basis Capital Fund, Absolut Capital, Fortress Investments (Australia) adalah beberapa di antaranya.

Indeks bursa AS pun goyang, yang diikuti anjloknya bursa saham hampir di seluruh dunia. Tapi anehnya, bursa Jakarta yang emiten-emitennya relatif tidak memiliki exposure terhadap subprime loan di AS justru memimpin koreksi bursa dunia.

Semula dikira hanya dampak temporer, tetapi karena hingga hari ini JSX terus memimpin koreksi, banyak investor yang akhirnya mulai bingung dan bertanya “IHSG, berapa support level mu?"

Trik Mendandani Angka

2007-04-27T07:34:00.000+07:00

Depkeu memprediksi ekonomi kuartal pertama 2007 tumbuh antara 5,7 - 5,9 %. Sri Mulyani pun menyatakan ekonomi on track. Kenapa? Katanya, karena angka tersebut lebih tinggi dibanding angka kuartal pertama 2006 yang hanya 5%.

Perbandingan kuartal yang sama memang merupakan metode yang masuk akal. Biasanya itu dilakukan analis untuk men-adjust siklus musim. Tapi angka pertumbuhan yang dimaksud merupakan angka pertumbuhan YoY, yang sebenarnya telah di-adjust musiman. Jadi, jika dibandingkan kembali, justru akan menjadi redundant dan menyesatkan.

Sebagai bekas analis dan peneliti, Sri Mulyani harusnya sangat paham akan metode ini. Hanya saja kondisi sebenarnya adalah, dengan prediksi 5,7-5,9%, pertumbuhan ekonomi berarti tidak melanjutkan tren meningkat seperti dua kuartal sebelumnya. Jika ini diungkap, tentu akan menurunkan pamor pemerintah, khususnya Sri Mulyani sebagai Menkeu. Dengan alasan itulah, Sri Mulyani akhirnya menggunakan pembanding yang lebih rendah (Q1-2006).

Sebuah trik mendandani angka. Nampaknya Sri Mulyani rajin membaca buku”How to lie with statistics”.

18 ribu pada 2030 = Mengulang Periode Memprihatinkan

2007-04-26T16:40:00.000+07:00

25 tahun terakhir, kemajuan yang dicapai Indonesia dari sisi Income per capita cukup memprihatinkan. Paling buruk di antara Malaysia, China, Vietnam, Thailand dan Korea. Pada periode 1980-2005, Indonesia hanya mencatat kenaikan income per capita sekitar 4,5 kali. Padahal Malaysia berlipat sebanyak 4,9 kali. Thailand 6,3 kali. Vietnam 7,2 kali. Korea 8,6 kali. China bahkan mencapai 16,1 kali.

Tentunya, Indonesia menginginkan adanya perbaikan dalam 25 tahun ke depan. Tidak lagi mengulangi pengalaman buruk yang terjadi pada 25 tahun sebelumnya. Nah, kebetulan baru-baru ini, Yayasan Indonesia Forum meluncurkan visi Indonesia 2030. Dalam visi tersebut, Income per capita Indonesia diproyeksikan mencapai US$ 18 ribu pada 2030.

Pertanyaannya, seandainya visi ini tercapai, apakah Indonesia dapat dikatakan telah lebih baik?

Jika dihitung, angka US$ 18 ribu pada 2030 ternyata hanya sekitar 4,5 kali dari income perkapita tahun 2005 (US$ 4.04 ribu). Dengan kata lain, jika visi tersebut benar terjadi, Indonesia justru mengulang periode memprihatinkan pada 25 tahun sebelumnya.

Tapi anehnya, koq banyak kalangan, bahkan Presiden SBY sendiri menyatakan visi itu terlalu berani ya?

Bukan Target Ambisius

2007-04-24T11:21:00.000+07:00

19 tahun dari sekarang, Pemerintah menargetkan angka kemiskinan Indonesia sudah di bawah 5%. Secara statistik, target tersebut setara dengan penurunan rata-rata 0,64% per tahun. Dan.. data historis menunjukkan ini bukan target yang terlalu ambisius.

Antara tahun 2000-2005 saja, Indonesia mencatat penurunan angka kemiskinan rata-rata 0,62% per tahun. Padahal pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan diklaim dalam kondisi yang sangat buruk.

Jika kemudian Kwik Kien Gie sangat skeptis akan tercapainya target tersebut, ini justru patut disyukuri. Harapannya, keragu-raguan Kwik Kien Gie akan mendorong pemerintah untuk mencari formula yang lebih baik untuk menolong si miskin. Tidak lagi hanya dengan membagikan uang seperti program BLT.

Beban APBN sesungguhnya

2007-04-20T12:40:00.000+07:00

Akan banyak yang tidak suka, jika pemerintah terus menerus meminjam uang ke luar negeri. Bunganya memang rendah. Pinjaman IDA (International Development Asisstance) Bank Dunia, misalnya, hanya dikenakan bunga antara 0 sampai 2 persen.

Yang tidak disukai adalah berbagai prasyarat yang mengharuskan si kreditor terlibat jauh dalam urusan teknis proyek, seperti dalam penunjukkan konsultan, dsbnya. Entah ini hal yang wajar atau tidak. Tapi yang jelas, penolakan terjadi karena proyek utang luar negeri dinilai kerap memberi keuntungan besar bagi si pemberi utang.

Gelombang penolakan tersebut rupanya dimanfaatkan betul oleh Meneg PPN/KaBappenas Paskah Suzetta untuk berkampanye. Hari ini, dalam konferensi pers usai Spring Meeting dengan World Bank dan IMF, Paskah menyatakan utang luar negeri Indonesia 2007 berkurang 16 triliun rupiah.

Menyejukkan memang. Tapi dari sisi beban negara, bukankah utang dalam negeri juga ikut ditanggung APBN? Jawabnya ya, dan nilainya terus meningkat. Penurunan stok utang luar negeri justru bukan hal aneh karena pemerintah beberapa tahun terakhir telah merubah kebiasaan meminjam dari luar negeri menjadi ke dalam negeri.

Tabel Perubahan Stok Utang

Pinjaman luar negeri memang turun, tetapi penurunannya masih lebih rendah dari tambahan pinjaman dari dalam negeri. Konsekuensinya, beban pembayaran bunga di APBN terus meningkat. Ini lah yang tidak diungkap.

Singkat kata, kampanye penurunan stok utang luar negeri memang sangat baik secara politis, tetapi beban APBN yang sesungguhnya adalah total utang dalam dan luar negeri. Utang tetap saja utang. Dari mana pun sumbernya, APBN tetap harus menanggung bunganya.

Mimpi Indonesia yang dibenci China

2007-04-19T17:00:00.000+07:00

Pertumbuhan ekonomi sepuluh persen? Bagi Indonesia, itu hanya ada dalam cerita mimpi. Untuk mencapai tujuh persen saja, pemerintah katanya harus bekerja EXTRA keras dan mencari berbagai langkah terobosan. Apalagi sepuluh persen?

Tapi bagi China, pertumbuhan 10% merupakan hal biasa, seperti halnya yang terjadi empat tahun terakhir. Malahan belakangan ini, pertumbuhan sebesar itu menjadi sesuatu yang tidak disukai. Konon katanya ekonomi China bisa overheating.

Saking tidak sukanya, ketika BPS China siang tadi mengumumkan ekonomi triwulan pertama tumbuh 11,1%, kepala BPS China menyertakan kata ”turut prihatin”. Rupanya, pertumbuhan di atas 10 persen di sana diperlakukan layaknya bencana.

Huhhh… andai 11,1% itu terjadi di Indonesia…

Hanya Rajin Ngutang

2007-04-19T15:28:00.000+07:00

Kegiatan utang mengutang Indonesia dari hasil menulis obligasi negara telah mencapai 46 triliun rupiah sepanjang tahun ini. Angka tersebut rupanya sudah melebihi separo dari kebutuhan setahun. Padahal tahun ini baru menginjak bulan keempat.

Entah untuk apa uang tersebut. Yang dibelajakan pun nyatanya juga tidak banyak. Dari catatan Dirjen Perbendaharaan Negara, uang pemerintah yang dibelanjakan dalam tiga bulan pertama 2007 baru terealisasi 15%. Lebih rendah dari target 25%.

Sepertinya pemerintah terlalu rajin ngutang, tapi agak malas membelanjakannya.

Ekonomi 2007: Investasi cerah?

2007-04-16T10:55:00.000+07:00

Gambaran awalnya menunjukkan demikian. BKPM mencatat pada triwulan pertama tahun ini, PMA naik 15% dan PMDN naik 61%. Memang masih kurang meyakinkan seperti kata Faisal Basri berikut:

...Berdasarkan daftar proyek berskala besar yang disetujui, ternyata hanya dua proyek PMA yang benar-benar baru, yaitu industri pengilangan minyak dan gas senilai 4,4 miliar dollar AS di kota Batam dan industri komponen bahan bangunan senilai 25 juta dollar AS di kabupaten Halmehera Utara. Proyek pertama tergolong sangat besar tapi sejauh ini tak terdengar gemanya dalam pemberitaan. Adapun PMA lainnya kebanyakan proyek alih status dan hampir seluruhnya perkebunan kelapa sawit...

Gambaran yang lebih meyakinkan adalah data yang dikeluarkan Asosiasi Semen Indonesia. Konsumsi semen nasional pada kuartal pertama 2007 naik 8,8%, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2006 yang hanya mencapai 1,6%.

Data konsumsi semen malah lebih menggambarkan pergerakan investasi, karena porsi terbesar (70%) investasi bruto dalam GDP adalah investasi bangunan, bukan investasi bisnis seperti yang dicatat BKPM. Jadi, cukup cerah!

Kredit Bank: Tetap Tumbuh Tapi Melambat

2007-02-06T14:51:00.000+07:00

Awalnya banyak kalangan khawatir, dampak buruk kenaikan harga BBM akan menekan permintaan kredit perbankan 2006. Namun data sampai November tahun lalu, posisi kredit ternyata masih tumbuh 12,1 persen. Memang melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya dan dibawah target BI 15-18 persen. Namun bagaimanapun, capaian tersebut tidaklah terlalu buruk.

Kredit Sektor Pertambangan dan Pertanian sangat menolong capaian tersebut, yang masing-masing tumbuh 29% dan 22%. Sementara posisi kredit sektor manufaktur hanya tumbuh rendah 5%.

US$ 100 miliar akhirnya tembus juga

2007-02-01T16:23:00.000+07:00

Ekspor 2006 akhirnya benar-benar menembus 100 miliar dolar. Meski pertumbuhannya sedikit lebih rendah dari tahun 2005.

Akankah ekspor tahun ini sebaik tahun 2006? Perkembangan harga komoditi nampaknya masih akan banyak menentukannya.

Sudahlah, investasi memang turun koq

2007-01-26T10:46:00.000+07:00

Data BKPM bahwa investasi turun sebesar 32 persen pada tahun 2006 rupanya sulit diterima oleh Menko Perekonomian Boediono.

’Data BKPM hanya sebagian. Coba cek data BPS yang lebih luas. Ya belum tentu ada penurunan. Coba dicek dulu, apa itu benar-benar turun investasinya. Saya koq belum yakin. Saya kira ada turn around pada triwulan II 2006, karena angka makronya demikian’, kata Boediono.

Adalah benar data BKPM hanya sebagian, dan data BPS lah yang memang lebih luas seperti yang pernah dituliskan di sini.

Namun keyakinan Boediono bahwa investasi di BPS tidak turun, berbeda dengan kenyataan. Perkiraan terjadinya turn around pun salah total.

Faktanya, sampai kuartal ketiga 2006, investasi bisnis di neraca PDB justru turun 16,4 persen. Pada kuartal pertama 2006, investasi bisnis tumbuh negatif 13 persen, untuk kemudian terus anjlok pada Kuartal kedua dan ketiga yang berturut-turut tumbuh negatif 15 persen dan 21 persen (belum ada turn around)

Seyogyanya Boediono menindaklanjuti lebih detail data tersebut, ketimbang mengira-ngira saja berdasarkan data makro seperti inflasi, rupiah dan suku bunga. Boediono mungkin lupa, pergerakan investasi tidak serta merta sejalan dengan perubahan indikator makro, karena persoalan investasi lebih banyak mikro ketimbang makronya.

Asing malas menyalurkan kredit?

2007-01-16T12:09:00.000+07:00

Bank Indonesia berencana membatasi kepemilikan asing di perbankan nasional dari 99% menjadi 51%, karena konon Bank Nasional yang dikendalikan oleh Asing terkesan ’malas’ menyalurkan kredit.

Memang ternyata itu hanya isu, karena di koran investor daily hari ini, BI tegas-tegas telah membantah memiliki rencana tentang pembatasan kepemilikan asing. Menurut Gubernur BI, jika ada rencana tersebut pasti akan diumumkan ke publik.

Tapi yang menarik, benarkah Bank yang dikendalikan asing malas menyalurkan kredit?

Ada enam Bank yang saat ini dikendalikan (kepemilikan di atas 51%) oleh Asing yaitu Lippo, NISP, Danamon, BII, Niaga dan Buana Indonesia. Jika dilihat pertumbuhan kredit mereka selama 9 bulan pertama 2006, ternyata tiga bank mencatat pertumbuhan kredit yang lebih rendah dari rata-rata nasional. Tetapi tiga lainnya ternyata lebih tinggi.

Grafik. Pertumbuhan Posisi Kredit Bank, 9 bulan pertama 2006

Dengan distribusi seperti ini, nampaknya sulit untuk menyimpulkan asing 'malas' menyalurkan kredit.

Yang tak terungkap dari debt switch

2007-01-09T18:43:00.000+07:00

Hari ini pemerintah kembali melakukan penukaran obligasi (debt switch). Hasilnya, pada tahun ini pemerintah akan menghemat cicilan bunga utang Rp 400 miliar dan penghematan tersebut akan semakin besar sampai 2011.

Namun ada sisi lain yang tak diungkap yaitu yield obligasi penukar (destination) ternyata lebih tinggi dibanding obligasi asal (source). Ini artinya beban bersih APBN sebenarnya meningkat dan pastinya itu merupakan hal buruk.

Entahlah, selama ini para pejabat terkesan menghindar ketika berbicara mengenai yield. Mereka justru lebih suka mengomentari penawaran obligasi yang oversubscribe sebagai indikasi persepsi investor yang membaik. Padahal penawaran yang oversubscribe bukan sesuatu yang aneh terjadi ketika yield yang ditawarkan memang lebih tinggi. Investor mana sih yang tidak mau ditawarin uang lebih?

Kembali ke yield. Mengapa yield obligasi penukar bisa lebih tinggi, padahal sering dikatakan bahwa kondisi ekonomi dan politik Indonesia cenderung semakin stabil? Hanya ada dua kemungkinan penyebab yaitu: Resiko yang sebenarnya semakin tinggi di mata investor sehingga harus dikompensasi dengan yield yang lebih besar. Jika bukan, hampir dapat dipastikan ada pejabat Depkeu yang main mata dengan investor.

Skenario mimpi pertumbuhan ekonomi

2006-12-27T15:06:00.000+07:00

Bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen pada tahun 2007?

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (Mahmud Thoha & Maxensius Tri Sambodo) punya skenarionya:

Untuk mencapai pertumbuhan sebesar itu, maka diperlukan rasio investasi terhadap PDB sekitar 30 persen. Jadi nilai PDB riil 2007 diperkirakan Rp 1.967 triliun, karena itu nilai investasi yang dibutuhkan sekitar Rp590 triliun. Padahal nilai realisasi PMDN dan PMA hingga Oktober 2006 baru mencapai Rp55 triliun

Jika dilihat dari angka-angka dalam urutan argumen Mahmud Thoha tersebut, jelas ini merupakan skenario mimpi. Katakanlah realisasi PMA dan PMDN secara keseluruhan di tahun 2006 sebesar Rp 65 triliun, maka untuk mencapai skenario pertumbuhan 2007, investasi haruslah tumbuh 808 persen. Sesuatu yang hampir mustahil terjadi dan bahkan mungkin tak layak diungkapkan.

Namun demikian, besar kemungkinan skenario mimpi ini muncul karena peneliti LIPI melupakan beberapa hal berikut:

Pertama, Investasi nominal di BKPM tidak bisa diperbandingkan dengan investasi riil di neraca PDB, harus apple to apple.

Kedua, investasi bruto yang dalam neraca PDB bukan semuanya investasi bisnis (seperti yang tercermin dari PMA dan PMDN), tetapi justru sebagian besar merupakan investasi bangunan. Fakta ini penting karena yang dibicarakan PPE-LIPI tampaknya adalah investasi bisnis.

Ketiga, investasi bisnis nominal yang tercatat di neraca PDB tidak semuanya tercatat oleh BKPM, sehingga angka investasi di BKPM jauh lebih rendah.

Pelajaran dari Thailand

2006-12-21T13:34:00.000+07:00

Pemerintahan Thailand memang amatiran, begitu penilaian Donald Gimbel. Itu karena tiga hari lalu, pemerintah Thailand mengunci deposito valas sebesar 30% dan harus disimpan dalam jangka satu tahun. Jika tidak, pemilik modal harus rela kehilangan sepertiga uangnya.

Saham di Thailand Stock Exchange pun rontok. Untungnya sehari kemudian, pemerintah Thailand mengecualikan kebijakannya terhadap valas untuk investasi saham. Saham memang kembali meningkat, tetapi kredibilitas pemerintahan dan Bank Sentral telah keburu anjlok. Memang amatir!

Indonesia pastinya tidak akan gegabah mengikuti kebijakan amatir seperti Thailand. Depkeu dan Bank indonesia sejak awal telah mewanti-wanti akan mempertahankan kebijakan keuangan saat ini.

Namun barangkali hal yang perlu dicontoh adalah semangat mulia di balik kebijakan amatir pemerintahan Thailand. Pertama, pemerintah Thailand ingin menghentikan apresiasi Baht karena sangat memukul eksportir. Dengan kata lain, instrumen kurs digunakan untuk menolong eksportir. Kedua, pemerintah Thailand ingin mengantisipasi volatilitas Baht dengan membatasi pembalikan modal secara spontan, yang dua tahun terakhir membanjiri Thailand .

Dua hal tersebut nampaknya masih luput dari perhatian pengambil kebijakan Indonesia. Padahal Indonesia sebenarnya serupa dengan Thailand. Rupiah setahun terakhir juga terus menguat (meski sedikit lebih rendah dari Baht) dan harusnya mengurangi daya saing ekspor. Hot money juga membanjiri Indonesia melalui investasi portfolio dan pada gilirannya mengancam stabilitas (ketika ditarik kembali).

Ekspor berjaya, siapa bintangnya

2006-12-15T11:41:00.000+07:00

Di antara produk dengan nilai ekspor lebih dari US$ 100 juta per bulan, ekspor Karet ternyata tumbuh paling tinggi, yang kemudian disusul Besi Baja dan Batubara.

Dari 10 komoditas yang menjadi bintang ekspor, hanya satu yang merupakan produk manufaktur yaitu Kendaraan Bermotor untuk jalan raya. Selebihnya merupakan komoditi primer, yang lebih banyak meningkat karena membaiknya harga komoditi tersebut di pasar internasional.

Ekspor produk manufaktur seperti pakaian, kain tekstil, perabotan, mesin listik, dll tumbuh di bawah rata-rata.

Ini harus menjadi catatan, karena Indonesia tentu tidak bisa terus mengandalkan komoditi primer untuk membuat ekspor berjaya. Tidak selamanya harga komoditi membaik. Tidak selamanya pula komoditi primer bisa menjadi bintang.

Kemiskinan Akibat Beras?

2006-12-11T14:06:00.000+07:00

Kemiskinan yang meningkat pada tahun 2006 ternyata sebagian besar akibat kenaikan harga beras 33%, bukan karena harga BBM 143%. BBM dinilai tidak banyak berpengaruh karena telah dikompensasi dengan program BLT. Begitu temuan Worldbank.

Benarkah?

Bagi pemerintah, temuan tersebut tentu menjadi pujian bahwa ternyata keputusan menaikkan harga BBM tahun 2005 samasekali tidak membuat masyarakat menjadi miskin. Ini sejalan dengan hasil riset LPEM-UI yang pernah menjadi kontroversi beberapa waktu lalu.

Memang agak sulit untuk mengkritik temuan Worldbank tersebut karena harus dilakukan sedikit riset tandingan. Tetapi jika kita mulai dengan melihat data historis hubungan antara harga beras dan kemiskinan di Indonesia, rasanya sulit untuk menerima kesahihan riset tersebut.

Pada Feb 2005, harga beras juga meningkat tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu sekitar 20 persen, tetapi kemiskinan toh menurun 0,7 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi Feb 2005 juga relatif sama dengan Mar 2006 (bahkan lebih rendah). Kenaikan harga BBM 143% (meski setelah kompensasi BLT) justru lebih pantas dicurigai sebagai penyebab, karena kenaikan besar-besaran hanya terjadi pada tahun 2005.

Singkat kata, kenaikan harga beras memang menyebabkan kemiskinan. Tetapi apakah menjadi penyebab utama kemiskinan (mengecilkan dampak kenaikan harga BBM)? Rasanya tidak.

Sumber data: BPS & BULOG

Konsensus Ekonomi 2006 & 2007

2006-12-06T11:23:00.000+07:00

Pertumbuhan ekonomi sampai kuartal ketiga 2006 sekitar 5,14 persen. Berdasarkan konsensus para analis, pertumbuhan keseluruhan 2006 akan mencapai 5,4 persen. Dalam arti lain, pertumbuhan ekonomi kuartal keempat diprediksi sekitar 6,18 persen. Bagaimana dengan 2007?

Untuk tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan lebih baik sekitar 6 persen. Ekspor memang diprediksi tidak akan sebaik tahun ini, karena ekonomi dunia 2007 yang diprediksi melambat. Bahkan lantaran ekonomi dunia yang memburuk ini, HSBC Asia berani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2007 hanya 4,8 persen.

Namun demikian, hampir semua analis sepakat bahwa tren penurunan SUKU BUNGA akan menjadi sumber utama perbaikan ekonomi 2007. Suku bunga rendah diyakini akan mendorong peningkatan domestic demand (investasi dan konsumsi swasta) yang selama ini tersendat.

Forecaster	2006	2007
Andalan Advisindo	5.4%	6.4%
PEMERINTAH	5.8%	6.3%
BII	5.5%	6.2%
Business Monitor Intl	5.0 %	6.2%
Danareksa	5.5%	6.2%
WorldBank	5.5%	6.2%
Ing Group NV	5.5%	6.0%
Lippobank	5.3%	6.0%
CIMB-GK Securities	5.2%	6.0%
Standard Chartered	5.5%	6.0 %
ANZ Bank	-	6.0 %
Umar Juoro	5.5 %	6.0 %
Faisal Basri	-	6.0 %
IMF	5.2 %	6.0 %
BANK INDONESIA	5.5 %	6.0 %
Bank of America	5.5%	5.9%
Mandiri Securities	5.4%	5.9%
Nomura Securities	5.4%	5.9%
Bahana Securities	5.4%	5.8%
Forecast Ltd	5.3%	5.8%
Chatib Basri	5.4 5.6%	5.8 6.3%
DBS Group	5.2%	5.7%
Capital Economics Ltd	5.3%	5.6%
Action Economics	5.3%	5.5%
HSBC Asia	5.1%	4.8%
Median	5.4%	6.0 %

Note: Actual Growth 2006 (Q1-Q3) = 5,14 %

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan & Pengangguran

2006-12-05T16:52:00.000+07:00

Jika pada tahun ini angka kemiskinan meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat, itu adalah hal yang wajar. Pasalnya ekonomi memperoleh beban berat akibat kenaikan harga BBM yang sangat tinggi akhir tahun lalu. Yang aneh justru, mengapa angka pengangguran menurun?

Sebagian mungkin telah dijawab oleh Rasyad di sini.

Sumber data: BPS

Investasi Anjlok, Lapangan kerja bertambah

2006-12-05T11:15:00.000+07:00

TAHUN INI, ekonomi boleh saja tumbuh lebih rendah. Kalangan industri juga boleh saja mengeluh dengan kenaikan segala macam biaya. Kalangan perbankan juga boleh kecewa karena pertumbuhan kredit yang sangat rendah. Tapi TAHUN INI merupakan tahun paling menggembirakan bagi para penganggur.

BPS kemarin mengumumkan bahwa sejak Nov 2005 sampai Agustus 2006, jumlah penganggur terbuka berkurang sekitar 1 juta orang. Atau secara presentase, angka pengangguran berkurang dari 11,24 persen menjadi 10,28 persen.

Ini tentu merupakan pencapaian yang fantastis, di tengah kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan di tengah pertumbuhan investasi yang sangat parah. Data BPS menunjukkan bahwa investasi bisnis sampai Januari-September 2006 justru anjlok 16 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Apa artinya? Tanpa investasi pun, pemerintah ternyata masih bisa menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Hebat sekali dan tentunya SELAMAT untuk satu juta pengaggur yang telah mulai bekerja.

Rakyat oh Rakyat (dua)

2006-12-01T12:33:00.000+07:00

Minyak tanah langka. Bukan berita baru, karena ini sudah merupakan fenomena lumrah semenjak SBY-JK memimpin negeri ini. Yang baru hanyalah penyebab kelangkaan kali ini terungkap jelas yaitu kuota yang hampir habis (menurut pejabat Pertamina)

Kita tentu akan bertanya, kenapa tidak ditambah saja kuotanya. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Untuk tambahan 1 juta kilo liter lagi saja seharusnya tidak menjadi beban besar bagi APBN. Masih lebih rendah daripada keuntungan yang diperoleh pemerintah dari selisih harga minyak mentah asumsi APBN dengan harga pasaran.
Pemerintah sebenarnya mau saja menambah. Hanya persoalannya, pemerintah suka berpikir rumit ketika ingin menolong rakyat. Berbeda dengan cara perpikir ketika ingin membebaninya.

Menkeu Sri Mulyani, misalnya, kemarin menyatakan: Jika ingin menambah kuota minyak tanah bersubsidi, Pertamina harus menyampaikan realisasi dan verifikasi terlebih dahulu. Pembayaran subsidi juga harus diaudit dulu, dll.

Rumit dan sulit sekali. Kenapa tidak ditambah saja dulu, baru belakangan diaudit dan diverifikasi. Rakyat sekarang sedang menderita dan sangat butuh distribusi minyak tanah.

Tolonglah rakyat terlebih dahulu. Biarlah audit mengaudit menjadi urusan pemerintah dengan Pertamina nanti.

Rakyat oh Rakyat

2006-11-10T12:26:00.000+07:00

Tahun lalu memang tahun pahit bagi rakyat. Subsidi BBM yang membengkak, akibat kenaikan harga minyak dunia, terpaksa dipotong hampir seluruhnya. Harga BBM pun naik tidak tanggung-tanggung, lebih dari 100 persen. Harga produk lain melonjak. Daya beli rakyat merosot drastis. Kemiskinan meningkat.

Pahit!

Tapi barangkalii benar apa kata orang. Setelah kepahitan sering ada manisnya. Akhir-akhir ini, harga minyak dunia cenderung terus turun. Untuk BBM bersubsidi seperti Premium, selisih harga subsidi dan harga pasar sudah sangat tipis sekali, atau bahkan mungkin sudah tidak ada. Harga Pertamax (oktan tinggi) saja sudah Rp 4.850 per liter, sangat dekat dengan harga BBM Premium bersubsidi (oktan rendah) Rp 4.500 per liter.

Artinya, jika harga minyak dunia turun sedikit lagi, besar kemungkinan harga BBM Premium akan diputuskan turun. Logikanya, pemerintah rasa-rasanya tidak mungkin tega mengambil selisih harga pasar dan subsidi (harga pasar dikurangi harga subsidi). Derita rakyat akibat ulah pemerintah tahun lalu sudahlah cukup. Kini harusnya pemerintah membiarkan rakyatnya menikmati selisih tersebut, meskipun sedikit.

Namun nampaknya rakyat harus gigit jari dan membuang jauh angan-angan tersebut. Harga minyak belum turun saja, Menkeu Sri Mulyani sudah mewanti-wanti tidak akan menurunkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini. Katanya, paling cepat Semester Kedua tahun 2007, berbarengan dengan revisi budget. Itupun masih bergantung pada Keputusan Presiden, dll.

Entahlah, kenapa Sri Mulyani berpikir sangat ruwet dan mencari beribu alasan hanya untuk "sedikit sekali" menyenangkan hati rakyatnya. Sungguh sebuah cara berpikir yang sangat bertolak belakang dengan cara berpikir ketika menaikkan harga BBM tahun lalu (cara sangat pintas). Mungkinkah ini yang namanya ketidakadilan?

Rakyat oh rakyat...

Selamat tinggal Independensi BPS

2006-07-27T12:01:00.000+07:00

Suara Karya melaporkan:

Seusai bertemu dengan Menko Perekonomian Boediono, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan berencana mengubah metode pengukuran angka kemiskinan. Katanya, pengubahan metode pengukuran itu dimaksudkan untuk memperkuat validitas data yang dihasilkan, jika dibandingkan dengan penggunaan metode sebelumnya.

Memperkuat validitas data atau memperbaiki citra pemerintah? Sulit mengetahui yang sebenarnya. Yang jelas, kita harus mengucapkan selamat tinggal pada BPS yang independen.

Kredibilitas Perkiraan Ekonomi

2006-07-26T13:34:00.000+07:00

Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan sulit mencapai target 5,9 persen. Begitu pernyataan Chatib Basri, pengamat ekonomi dari LPEM UI yang juga menjadi staf ahli Menko Perekonomian.

Pesimisme yang sama juga diungkapkan Bank Indonesia dengan memperkirakan ekonomi hanya tumbuh maksimal 5,7 persen tahun ini. IMF yang biasanya over-estimate kali ini malah memprediksi ekonomi tumbuh lebih rendah lagi yaitu 5,2 persen.

Tetapi Menko Perekonomin Boediono rupanya masih 'keukeuh' di angka 5,9 persen, meski Boediono mengakui sendiri bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini masih berat.

Sedikit catatan. Dengan fakta ekonomi hanya tumbuh 4,6 persen pada kuartal pertama, maka untuk mencapai pertumbuhan 5,9 persen tahun ini, dibutuhkan pertumbuhan rata-rata 6,33 persen selama tiga kuartal sisanya. Apa mungkin?

Mari kita tunggu siapa yang lebih kredibel. Paling tidak, sampai BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua pada 15 Agustus 2006 nanti.

Iklim Investasi vs ORI

2006-07-25T11:33:00.000+07:00

Jasso Winarto, Pengamat Pasar Modal dari Sigma Research Institute, menyatakan:

Penerbitan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) oleh pemerintah bisa menggairahkan iklim investasi di dalam negeri yang kini lesu. Pemodal bisa memanfaatkan dana ke instrumen investasi dengan return bagus dan tanpa risiko.

Berbicara mengenai investasi portfolio, siapapun seharusnya tidak punya alasan untuk menyatakan iklim investasi portfolio sedang lesu, apalagi oleh seorang pengamat pasar modal. Investor di pasar finansial saat ini sedang berpesta pora meraup untung, memanfaatkan kebijakan suku bunga tinggi yang masih dianut Bank Indonesia. Angka investasi portfolio pun pada tahun 2006 meningkat tinggi, yang kemudian mendongkrak kinerja pasar modal dan pasar uang.

Kalau yang si pengamat maksud adalah iklim investasi riil seperti pembangunan pabrik, maka benar adanya bahwa investasi memang sedang lesu. Data mendukung pernyataan tersebut. Tetapi pertanyaannya, apakah penerbitan ORI ada hubungannya dengan upaya menggairahkan investasi riil? Sulit untuk mengatakan Iya.

ORI adalah bentuk investasi portfolio, tidak merepresentasikan investasi riil. Suku bunga tinggi adalah surga bagi investor portfolio, tapi neraka bagi investor sektor riil. Jika digeneralisir, kesimpulan bisa tidak konsisten dengan argumennya.

Teroris ekonomi

2006-07-14T10:12:00.000+07:00

Antara melaporkan:

Harga minyak menyentuh posisi tertinggi baru di atas 78 dolar AS per barel di perdagangan Asia. Penyebab utamanya adalah serangan militer Israel terhadap Libanon.

Selama ini, kenaikan harga minyak telah menjadi ancaman paling menakutkan bagi ekonomi dunia. Pun negara penghasil minyak yang sangat besar seperti Indonesia tidak luput dari dampak buruk kenaikan tersebut.

Berbeda dengan resiko aksi teroris yang hanya menghancurkan satu gedung/kafe dan membunuh ratusan orang dalam sekejap, kenaikan harga minyak dapat membunuh jutaan orang secara perlahan. Sayangnya aksi militer seperti di atas, yang sering menjadi biang kerok kenaikan harga minyak, seolah-olah menjadi hal biasa dan bisa dimengerti.

Padahal itu adalah aksi teror yang sangat nyata, dan pelakunya sangat pantas dicap sebagai 'teroris ekonomi'.

Mengapa Rupiah menguat?

2006-07-11T13:06:00.000+07:00

Sejak awal tahun, Rupiah terus menguat terhadap Dolar AS. Fundamental membaik atau hanya karena dolar kurang diminati? Bisa jadi dua-duanya. Tetapi grafik ini mungkin bisa sedikit memberi gambaran.

sumber data

Investasi membaik?

2006-07-06T10:45:00.000+07:00

BKPM kemarin melaporkan, realisasi investasi Indonesia semester pertama 2006 masih tumbuh tinggi 12,12 persen. Laporan tersebut dikutip oleh sejumlah media dan memberi kesan seakan-akan Indonesia telah semakin baik di mata investor. Benarkah?

Mari kita balik ke belakang. Sekitar tiga bulan yang lalu, BKPM melaporkan data sejenis dengan periode yang lebih pendek yaitu realisasi investasi pada kuartal pertama 2006 (Januari–Maret). Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa realisasi investasi tumbuh tinggi sekitar 41,39 persen. Lebih detilnya di sini.

Poinnya, pertumbuhan investasi semester pertama 2006 jauh lebih rendah dari pertumbuhan kuartal pertama 2006. Ini berarti, selama tiga bulan terakhir (April-Juni), pertumbuhan investasi justru tumbuh negatif sekitar 26 persen. Sebuah angka yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan.

Satu hal lagi. Laporan BKPM yang menyatakan investasi kuartal pertama meningkat 41.4 persen ternyata cenderung bias ke atas (lebih tinggi dari sebenarnya). Data resmi BPS (laporan GDP) menunjukkan bahwa 'investasi bisnis' kuartal pertama 2006 justru anjlok 8,2 persen.

Dengan data tersebut, tampaknya sulit untuk menyatakan kinerja investasi di Indonesia semakin baik.

Antara Target dan Realisasi

2006-06-29T11:48:00.000+07:00

Angka Pengangguran

Angka Kemiskinan

Bukan hanya targetnya tidak tercapai, tetapi tren realisasi malah bertolak belakang dengan target!

Bersama Menyelesaikan Beban Utang

2006-06-22T11:07:00.000+07:00

Dalam Kongres ISEI XVI di Manado, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tidak berminat mengemplang utang seperti yang telah dilakukan Argentina. Katanya, struktur utang Indonesia saat ini sangat berbeda dengan Argentina. Argentina dulu pinjam ke Bond Holder dan individual. Pilihan Argentina untuk ngemplang samasekali tidak berbahaya dan jika Indonesia memaksakan diri untuk mengikutinya, bisa sangat beresiko buat APBN.

Secara implisit, pernyataan tersebut setidaknya memiliki dua makna. Pertama, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa utang luar negeri sudah sangat membebani APBN dan perlu melakukan sesuatu untuk menguranginya. Kedua, pemerintah ternyata juga melakukan analisa terhadap berbagai usulan pengurangan utang oleh kelompok masyarakat dan ekonom. Tentu, kedua hal tersebut sangatlah menggembirakan karena semua elemen bangsa menyadari beratnya beban utang dan juga bersama-sama berupaya menyelesaikannya.

Sebenarnya, selain cara ngemplang ala Argentina, masih ada dua cara lain untuk mengurangi beban utang yang terus disuarakan kelompok masyarakat yaitu menggunakan pendekatan geostrategis ala Pakistan (memanfaatkan isu terorisme) dan cara negosiasi baik-baik ala Nigeria.

Cara Pakistan sangat mungkin dicontoh Indonesia, karena posisi tawar Indonesia dalam urusan terorisme sangat baik. Selama ini, pemerintah Indonesia bukan hanya berniat untuk memberantas terorisme, tetapi juga telah melakukan aksi penangkapan gembong teroris. Indonesia seharusnya dapat "menjual" daya upaya tersebut untuk mendapat keringanan utang.

Cara negosiasi baik-baik ala Nigeria juga sangat terbuka untuk dilakukan. Toh, utang yang diberikan selama ini telah terbukti banyak dikorupsi, disalahgunakan dan bahkan sebagian kembali lagi untuk membayar biaya konsultan dari pihak kreditor. Jumlah rakyat miskin di Indonesia yang juga tidak main-main besarnya, lebih dari 40 juta orang, juga bisa dijadikan argumen untuk melakukan negosiasi.

Kedua alternatif penyelesaian utang yang dicontohkan Pakistan dan Nigeria di atas mudah-mudahan juga secepatnya dipikirkan Pemerintah. Tentu yang lebih baik adalah pemerintah menemukan formula kebijakan sendiri yang sesuai dengan Indonesia.

Hati-hati dengan SUN

2006-06-21T12:32:00.000+07:00

Pemerintah menargetkan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) 2006 neto (setelah dikurangi penukaran dan pembelian kembali) sebesar Rp 38 triliun pada APBN-Perubahan 2006, atau Rp 14 triliun dari target awal. Ini terkait dengan pembengkakan defisit APBN 2006 dari semula 0,7% menjadi 1,4%.

Banyak pertanyaan, apa pasar sanggup menyerap SUN sebanyak itu? Jika secara Neto saja Rp 38 triliun, maka secara gross bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun.

Barangkali daya serap pasar bukan masalah. Terlebih di Indonesia saat ini masih banyak berkeliaran hedge fund asing. Pertanyaan pentingnya adalah berapa kenaikan yield yang akan ditanggung pemerintah?

Dengan penawaran yang lebih banyak, tentu pasar akan memasang yield lebih tinggi. Pasar juga harusnya sudah sangat paham, pemerintah tidak banyak memiliki pilihan untuk membiayai APBN selain menerbitkan SUN. Menambah pembiayaan dari luar negeri hampir tidak mungkin lagi. Tambahan utang CGI baru-baru ini saja sudah mendapat protes keras dari masyarakat. Posisi tawar pemerintah akan semakin rendah dan yield SUN akan terdorong lebih tinggi lagi.

Resikonya, cicilan bunga utang pada tahun-tahun mendatang akan semakin membengkak. Yang lebih berbahaya lagi, sektor swasta akan semakin sulit mencari pembiayaan lewat obligasi, karena terdesak oleh obligasi pemerintah yang resikonya lebih rendah, bahkan hampir nol (crowding out).

Nampaknya, pemerintah sangat perlu berhati-hati!

Facts speak louder than words

2006-06-20T14:03:00.000+07:00

Beberapa minggu lalu, Koalisi Anti Utang (KAU) menyelenggarakan seminar nasional dalam rangka memperingati ulang tahun ke-50 Mafia Berkeley. Kesimpulan utama seminar tersebut adalah kebijakan ekonomi Indonesia yang terus dikendalikan Mafia Berkeley selama 50 tahun terakhir telah menyebabkan Indonesia tertinggal dari negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan China.

Mafia Berkeley sendiri sebenarnya bukan hanya sebutan untuk kelompok ekonom Indonesia lulusan Universitas di Berkeley, tetapi juga untuk ekonom lain yang mengekorinya. Tipikal dari ekonom yang menjadi anggota Mafia Berkeley adalah kebijakan anggaran ketat, menghapus subsidi, liberalisasi keuangan, dan meminimalkan peran pemerintah dalam ekonomi sekecil mungkin (privatisasi). Tidak jauh berbeda dengan prinsip kebijakan IMF dan WorldBank.

Menkeu Sri Mulyani rupanya merupakan salah satu ekonom yang merasa tersindir. Dalam Kongres ISEI di Manado, menurut beberapa peserta yang hadir, Sri Mulyani menyampaikan pidato pembelaan dari tuduhan antek IMF dan Mafia Berkeley, sampai matanya berkaca-kaca terharu.

Tapi pepatah mengatakan facts speak louder than words. Sri Mulyani harusnya tidak perlu susah payah berpidato membela diri, apalagi sampai menitikkan air mata segala. Bukankah faktanya sudah cukup banyak? Menolak moratorium utang, pilihan kebijakan yang cenderung monetaris, terus mengadakan rapat rutin dengan WorldBank dan IMF serta berupaya mencari-cari alasan agar utang kepada IMF diundur, dll.

Penyelamat IMF

2006-06-16T10:58:00.000+07:00

Kondisi ekonomi yang membaik ternyata tidak selamanya menjadi berkah. IMF, lembaga keuangan yang telah malang melintang di lingkungan internasional, malah menghadapi krisis lantaran ekonomi dunia yang tumbuh tinggi selama tiga tahun terakhir.

Ironis, karena secara teoritis maupun pengalaman praktek, kinerja lembaga keuangan biasanya berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Nyaris tidak pernah ada cerita lembaga keuangan yang terkena krisis lantaran ekonomi membaik. Terlebih bagi lembaga sekelas IMF yang selama ini mengaku paling piawai dalam urusan krisis keuangan.

Persoalan terbesar yang dihadapi IMF adalah terus merosotnya posisi pinjaman dan saat ini hanya mencapai sekitar US$ 35 miliar. Angka tersebut merupakan level terendah sejak tahun 1980-an. Padahal, tidak berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, pinjaman merupakan salah satu sumber utama penghasilan IMF untuk tetap survive.

Ketika posisi pinjaman merosot, pundi-pundi uang IMF praktis akan terus berkurang karena penerimaan bunga yang lebih rendah. Malah sangat mungkin tidak cukup lagi untuk menutupi biaya operasional. IMF diprediksi akan mengalami kerugian operasional sekitar US$ 600 juta setiap tahunnya selama tiga tahun ke depan dan terancam harus mengurangi jumlah pegawainya.

Makna lain yang jauh lebih penting dari penurunan posisi pinjaman adalah semakin rendahnya kendali IMF terhadap kebijakan ekonomi global. Selama ini pencairan pinjaman pasti dimanfaatkan secara maksimal oleh IMF, melalui perjanjian yang biasa disebut Letter of Intent (LoI), untuk mengendalikan kebijakan ekonomi negara pasiennya.

Tentu masih kuat dalam ingatan, bagaimana IMF berhasil mengendalikan kebijakan ekonomi Indonesia pada saat krisis ekonomi 1998 lalu. Jumlah prasyarat yang diberikan pun tidak tanggung-tanggung hingga mencapai 140 prasyarat.

Kebijakan yang dikendalikan ternyata malah tidak terbatas pada sektor finansial dan moneter, tetapi juga mencakup kebijakan teknis mikroekonomi yang praktis ada di luar kompetensi IMF. Padahal, pinjaman IMF tersebut tidak memiliki manfaat langsung bagi ekonomi karena hanya bersifat cadangan kedua (second lier defense), yaitu sebagai tambahan cadangan devisa dan baru dapat digunakan jika Indonesia telah menghabiskan seluruh cadangan devisa yang ada

Terlepas dari itu, ketika posisi pinjaman IMF berkurang seperti sekarang ini, IMF otomatis kehilangan kemampuannya untuk mendikte kebijakan ekonomi suatu negara. Contoh yang paling aktual adalah ketidakberdayaan IMF untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi Cina sebulan terakhir. Seperti diketahui, kebijakan Cina mematok nilai Yuan di level yang rendah disinyalir menjadi salah satu penyebab defisitnya neraca perdagangan Amerika Serikat.

Namun IMF, yang power vote-nya dikuasai Amerika Serikat, ternyata tidak mampu berbuat banyak untuk menindaklanjutinya. Kenapa? Karena IMF tidak lagi memiliki portfolio pinjaman di Cina, sehingga tidak lagi dapat mendikte Cina untuk mendepresiasikan nilai Yuan.

Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya ekonomi dunia yang membaik dengan krisis yang dialami IMF? Pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi selama 4 tahun terakhir, telah mendorong peningkatan aliran modal ke negara Asia dan Amerika Latin. Dari 2001 sampai 2005, negara-negara berkembang di Asia menikmati peningkatan cadangan devisa hingga mencapai 150 persen atau dua setengah kalinya. Demikian juga negara Amerika Latin yang mengalami peningkatan cadangan devisa hampir 100 persen.

Peningkatan cadangan devisa tersebut tidak disia-siakan oleh negara-negara yang menjadi pasien IMF. Tidak kurang 10 negara termasuk Brazil, Argentina dan Rusia akhirnya melunasi utang mereka lebih cepat dari jadwalnya.

Indonesia?
Setelah 10 negara di atas melunasi utangnya kepada IMF, Indonesia akhirnya menjadi debitor IMF terbesar kedua setelah Turki. Besar kemungkinan IMF akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan utangnya di Indonesia.

Sebenarnya, posisi Indonesia tidak jauh berbeda dengan Brasil dan Argentina. Sama-sama telah menjadi korban malpraktik IMF, tetapi tidak lagi terikat dengan Letter of Intent, dan juga sama-sama menikmati peningkatan cadangan devisa yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Hanya bedanya, Argentina dan Brasil berani memutuskan untuk menggunakan cadangan devisa mereka untuk membayar seluruh utangnya kepada IMF. Sementara Indonesia sampai titik ini masih mempertahankan keberadaan utang IMF sekitar US$ 7,51 miliar.

Padahal tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk tidak mengikuti langkah Argentina dan Brasil. Daripada menganggung bunga sekitar 4,3% (US$ 323 juta/tahun) dan kebijakan ekonomi terus diintervensi IMF, kenapa tidak dilunasi saja secepatnya?

Posisi cadangan devisa Indonesia sudah sangat tinggi hingga sekitar US$ 44 miliar. Jika utang IMF dilunasi sekaligus, sisa cadangan devisa masih cukup besar sekitar US$ 36,5 miliar atau setara dengan 5,9 bulan impor + cicilan utang (Asumsi rata-rata impor dan cicilan utang per bulan masing-masing sekitar US$ 4,8 miliar dan US$ 1,43 miliar). Sehingga relatif tidak akan banyak berpengaruh pada Rupiah.

Kendalanya di Indonesia saat ini masih banyak bercokol teknokrat kaki tangan IMF yang sibuk mencari alasan agar utang IMF tidak dilunasi. Beberapa waktu lalu, Menkeu Sri Mulyani, menyatakan pelunasan utang IMF akan beresiko bagi anggaran karena juga harus diikuti pelunasan utang JBIC. Ini alasan yang disengaja dan berlebihan hanya untuk memperumit persoalan, karena perjanjian tersebut sangat terbuka untuk dinegosiasikan.

Benar saja. Kemarin, JBIC ternyata merestui bahwa pelunasan utang IMF tidak akan dikaitkan dengan utang JBIC. Gobble... gobble.. gobble..

Sekarang tidak ada lagi alasan yang tersisa. Selain pemerintah ingin menjadi penyelamat IMF.

Ironi Sektor Riil dan Finansial

2006-04-11T10:41:00.000+07:00

Pada triwulan pertama tahun ini, kita mendengar bahwa pasar finansial mampu mencatat prestasi yang fantastis. Indeks harga saham seakan tak kenal lelah untuk mencatat rekor terbaiknya. Nilai tukar rupiah pun sangat percaya diri hingga baru-baru ini menguat hingga di bawah level Rp 9.000 per US$. Ini tentu kabar yang sangat menggembirakan.

Namun pada triwulan pertama tahun ini pula, kita juga mendengar keluh kesah sektor riil lantaran daya beli masyarakat yang terus merosot. Produsen mobil mengeluhkan turunnya angka penjualan yang mencapai 42 persen awal tahun ini. Demikian juga pedagang barang eceran yang sepi pengunjung hingga harus menderita penurunan penjualan sekitar 27 persen selama setahun terakhir.

Derita industri sepeda motor pun tidak kalah buruknya. Malah persoalan tambahan harus dihadapi perusahaan pembiayaan karena banyak konsumen yang meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit. Katanya, peningkatan cicilan sebagai konsekuensi tingginya suku bunga sudah sangat memberatkan.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, produsen elektronik mulai mengambil ancang-ancang untuk mengurangi produksi karena stok barang yang terus menumpuk. Ini artinya gelombang PHK berpotensi terjadi dan jumlah penganggur yang telah melebihi 10 juta orang dipastikan akan semakin bertambah.

Kondisi di atas sekaligus menjadi rekor terburuk kinerja sektor riil pasca krisis ekonomi 1998. Ironisnya, rekor tersebut bertolak belakang dengan rekor baik yang dicatat oleh sektor finansial.

Terperangkap Stabilitas Finansial

2006-03-16T09:43:00.000+07:00

*Jawapos, 16 Mar 2006|Phone Nuryadin
Setelah mengeluarkan berbagai paket ekonomi, pekan lalu Menko Perekonomian Boediono, kembali menyampaikan strategi kebijakan ekonomi nasional pada tahun ini. Dikatakan bahwa objektif utama pemerintah pada tahun 2006 adalah menstabilkan makroekonomi dengan menurunkan inflasi kembali menjadi satu digit. Baru kemudian diikuti dengan upaya membalikkan kemerosotan ekonomi dan menghidupkan investasi.

Sepintas memang menurunkan inflasi adalah kebijakan ekonomi yang paling masuk akal untuk dijadikan prioritas tahun ini. Pasalnya, inflasi tinggi tahun 2005 telah menjadi momok paling menakutkan bagi kalangan sektor riil dan industri keuangan.

Namun melihat perkembangan ekonomi beberapa bulan terakhir dan juga pengalaman kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya, strategi ekonomi yang lebih memprioritas inflasi dan stabilitas finansial sesungguhnya bukan merupakan sebuah langkah yang tepat.

Pertama, inflasi bukan lagi menjadi persoalan utama tahun ini. Memang benar pada tahun 2005, inflasi mencapai 17,1% dan menjadi sumber utama kemerosotan ekonomi sepanjang tahun. Tetapi apakah inflasi tahun 2006 akan setinggi tahun 2005?

Rasanya tidak. Tanpa upaya ekstra pun, inflasi diyakini akan jauh lebih rendah dan bahkan bukan tidak mungkin bisa mencapai level satu digit. Terkecuali pemerintah sendiri yang menciptakannya dengan kembali menaikkan harga-harga setinggi tahun 2005.

Tengok saja kecenderungan inflasi selama tiga bulan terakhir. Sejak Desember 2005 sampai Februari 2006, inflasi kumulatif hanya mencapai 1,9% atau secara rata-rata hanya sekitar 0,63% per bulan. Kencenderungan tersebut seharusnya relatif tidak terlalu berbahaya bagi ekonomi.

Kedua, stabilitas finansial memang penting, tetapi seharusnya tidak menjadi objektif utama, melainkan hanya sebagai objektif antara. Objektif utama suatu pemerintahan di bidang ekonomi tetap pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Ini penting karena jika prioritasnya dibalik, maka langkah-langkah untuk mencapai stabilitas finansial seringkali kontradiktif dengan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengurangi pengangguran. Persis seperti yang terjadi pada ekonomi Indonesia periode 2002-2004.

Ketika itu, tim ekonomi pemerintah juga sangat mendewakan stabilitas finansial. Hasilnya, inflasi berhasil dijaga pada tingkat yang rendah antara 5-7%, kurs rupiah stabil pada level Rp 8.000 - 9.000 per US$ dan defisit anggaran berhasil ditekan dibawah 2% dari PDB. Tetapi di sisi lain, ekonomi tumbuh rendah sekitar 4-5% dan angka pengangguran meningkat dari 8,1% menjadi 9,9%.

Kondisi tersebut sekaligus juga telah menjadi titik lemah kinerja ekonomi di bawah Presiden Megawati sehingga menjadi sasaran kritik oleh hampir semua partai dan calon Presiden pada Pemilu tahun 2004. Pasangan SBY-JK bahkan secara optimal telah mamanfaatkan tingginya tingkat pengangguran sebagai bahan kampanye pemilihan Presiden.

Ketiga, sulit dimengerti, mengapa Menko Perekonomian harus terus menerus mengurusi stabilitas finansial dan moneter? Padahal urusan tersebut jelas merupakan wewenang Bank Indonesia. Meski tidak ada salahnya, tetapi sektor riil dan fiskal juga memiliki masalah tersendiri yang membutuhkan perhatian sangat besar dari Menko Perekonomian.

Di pasar barang, misalnya, para pedagang terus mengeluhkan penurunan penjualan. Hasil survei Bank Indonesia di 5 kota besar menunjukkan indeks riil penjualan eceran secara persisten terus mengalami kemerosotan. Jika pada bulan April 2005 mencapai 180,6, maka pada Februari 2006 hanya tinggal 131,2, atau tumbuh negatif sekitar 27%.

Para pengusaha di sektor industri juga mengalami pukulan yang berat akibat tingginya biaya operasional. Gelombang PHK semakin meningkat dan di sejumlah daerah, sebagian pengusaha bahkan telah memutuskan untuk menutup pabriknya.

Pertanyaannya, adakah yang telah dilakukan Menko Perekonomian untuk mengakhiri kemerosotan ekonomi tersebut setelah tiga bulan bekerja? Praktis tidak banyak, jika tidak ingin mengatakan tidak ada. Tindakan Menko yang bolak-balik mengurusi inflasi, suku bunga dan indikator finansial lainnya malah memberi kesan lari dari tanggung jawab dan cenderung menjadi upaya untuk mencari credit point.

Paket infrastruktur dan paket investasi yang disusun Menko pun pastinya bukanlah solusi. Pasalnya, paket investasi ternyata hanya paket "ompong melompong" yang berisi rencana kebijakan akan ini dan akan itu. Waktu pelaksanaannya pun sarat dengan penyelesaian peraturan perundang-undangan, yang membutuhkan proses penyelesaian yang sangat lama. Padahal derita sektor riil terus berpacu dengan waktu.

Satu hal lagi, akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan pada persoalan strategis di bidang ekonomi yang menyangkut investasi dan keamanan berbisnis. Freeport menghadapi permasalahan karena masyarakat Papua mendesak perusahan tersebut menghentikan operasinya. Exxon Mobil dan Pertamina menghadapi persoalan terkait dengan pengoperasian Blok Cepu, yang akhirnya dimenangkan Exxon Mobil. Demikian juga Cemex yang berencana melakukan penjualan sahamnya di Semen Gresik.

Namun Menko Perekonomian kurang memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan stategis tersebut. Padahal, apa gunanya Menko melakukan kampanye kebijakan investasi jika persoalan investasi yang ada di depan mata saja tidak diperhatikan?

Singkatnya, menjaga stabilitas finansial penting. Tetapi tidak lantas membuat kita naif dengan persoalan dan dinamika ekonomi riil jangka pendek. Menko Perekonomian beserta Tim-nya harus membuka diri, melihat masalah ekonomi secara lebih realistis agar tidak terus terperangkap dengan upaya mencapai stabilitas finansial.

RatingKu Sayang, RakyatKu Malang

2006-02-16T10:59:00.000+07:00

*Jawapos, 16 Feb 2006|Phone Nuryadin
Standard & Poors (S&P), lembaga pemeringkat utang yang cukup kredibel di lingkungan internasional, pekan lalu meningkatkan outlook rating utang Indonesia dari stable menjadi positive. S&P juga menegaskan rating utang Indonesia dalam valuta asing adalah 'B+/B' dan dalam mata uang lokal adalah 'BB/B'.

Apa artinya? Tidak semua masyarakat paham dan peduli tentang makna perubahan tersebut dan bahkan mungkin sebagian besar masih sangat asing dengan istilah rating utang. Masyarakat hanya memahami perubahan tersebut sebagai pertanda bahwa Indonesia semakin baik di mata internasional.

Wajar Meningkat
Rating atau peringkat utang suatu negara merupakan indikator yang melambangkan risiko negara tersebut di mata kreditor atau si pemberi utang. Secara garis besar, ada dua indikator utama penilaian risiko oleh lembaga pemeringkat, yaitu indikator risiko ekonomi (economic risk) dan risiko politik (political risk).

Resiko ekonomi terkait dengan kemampuan suatu negara untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang (capacity to pay). Sedangkan resiko politik terkait dengan kemauan pemerintahnya untuk terus taat membayar utang (willingness to pay).

Jika pekan lalu S&P meningkatkan rating Indonesia, itu berarti kreditor menilai pemerintah SBY-JK telah berhasil memperbaiki kedua indikator resiko tersebut, yaitu kapasitas (capacity) sekaligus kemauan (willingness) untuk membayar utang kepada kreditor.

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia sangat wajar memperoleh perbaikan outlook rating dan bahkan cukup optimis dapat meningkat adalah benar adanya. Fakta memang menunjukkkan bahwa selama setahun terakhir, Indonesia telah berhasil memperbaiki kedua indikator tersebut.

Untuk indikator capacity to pay, yang tercermin pada neraca keuangan pemerintah (APBN), jelas menunjukkan adanya perbaikan selama setahun terakhir. Dari sisi penerimaan, pemerintah memperoleh tambahan anggaran yang cukup besar dari penerimaan Minyak Bumi dan Gas seiring melonjaknya harga minyak dunia.

Sedangkan pada sisi pengeluaran, pemerintah berhasil melakukan penghematan yang cukup signifikan. Beban subsidi BBM yang mencapai Rp 137 triliun, sebagian besar telah dipotong melalui kenaikan harga BBM yang sangat tinggi sebanyak dua kali selama tahun 2005.

Dengan tambahan penerimaan dan pemotongan subsidi tersebut, pemerintah pada tahun-tahun mendatang memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran kepada sektor lainnya, termasuk salah satunya untuk membayar utang. Ini berarti kapasitas APBN telah meningkat.

Untuk indikator willingness to pay, pengendali kebijakan ekonomi pemerintah saat ini merupakan para ahli yang dikenal cukup patuh kepada kreditor. Apalagi dengan berbagai sikap dan rencana kebijakan mereka akhir-akhir ini, nampak sekali mereka tetap ingin menjadikan Indonesia sebagai pembayar utang yang baik.

Penolakan pemotongan utang (debt cut) merupakan salah satu contohnya. Alasannya, Indonesia tidak masuk kategori Highly Indebted Poor Country (HIPC) dan tidak ikut program IMF.

Meski alasan tersebut sangat mengada-ada, namun kira-kira begitulah gambaran kepatuhan Tim Ekonomi kepada kreditor. Disebut mengada-ada karena Nigeria juga bukan anggota HIPC dan tidak ikut program IMF, tetapi berhasil memperoleh potongan utang sekitar 60%.

Dengan latar belakang dan pilihan kebijakan Tim Ekonomi pemerintah saat ini, sangat wajar jika kreditor menilai Indonesia sebagai negara yang nyaris tidak memiliki resiko willingness to pay.

Stakeholders lain Terbebani
Sampai titik ini, penghargaan patut dipersembahkan kepada pemerintah SBY-JK karena telah berhasil memenuhi harapan salah satu stakeholders negara Indonesia. Namun perlu diingat, kreditor bukanlah satu-satunya stakeholders. Masih ada stakeholders lain yang seharusnya lebih diutamakan yaitu rakyat dan kalangan industri.

Sudahkah harapan mereka dipenuhi? Jika kembali mengulas setahun ke belakang, ketika pemerintah mengklaim terjadi tekanan terhadap APBN, pemerintah memiliki banyak pilihan untuk mengatasinya.

Ada dua pos belanja yang paling besar dalam APBN saat itu yaitu belanja subsidi dan cicilan utang, yang keduanya mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Pos belanja subsidi terkait dengan kepentingan rakyat dan industri, sementara pos pembayaran cicilan utang terkait dengan kepentingan kreditor.

Tetapi lantaran arah kebijakan yang lebih mengutamakan capacity dan willingness untuk membayar utang, pemerintah akhirnya mengorbankan rakyat dan kalangan industri melalui pemotongan subsidi BBM. Sementara beban utang samasekali tidak pernah diupayakan untuk dikurangi. Malahan rakyat ditakut-takuti dengan berbagai macam argumen tentang resiko pengurangan cicilan utang.

Demikian juga pada fenomena pengurangan subsidi listrik yang menjadi pro-kontra belakangan ini. Rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik jelas (TDL) dan keenggganan untuk menegosiasikan pemotongan utang merupakan indikasi bahwa pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan kreditor ketimbang rakyat dan kalangan industri.

Jika memang ketidakmampuan APBN yang menjadi alasan, kalangan industri dan rakyat harusnya tidak dibiarkan lagi menanggung beban. Sementara kreditor terus dimanja dan dibiarkan menikmati cicilan pokok dan bunga utang yang semakin tinggi.

Kebijakan adalah memilih. Tetapi pilihan terbaik tentu yang memenuhi harapan ketiga stakeholders utama negara Indonesia yaitu rakyat, kalangan industri dan kreditor. Jika harus mengorbankan rakyat dan kalangan industri untuk kepentingan kreditor, jelas itu adalah pilihan yang tidak bijak. Buat apa rating utang yang mentereng, tetapi rakyat dan kalangan industri semakin susah dengan kenaikan harga dan biaya.

Babak Baru Kesulitan Ekonomi

2005-11-18T10:22:00.000+07:00

*Jawapos, 18 Nov 2005|Phone Nuryadin
Tahun 2005 yang seharusnya menjadi tahun kebangkitan ekonomi nasional ternyata harus dilewati bangsa dengan berbagai cobaan. Kenaikan harga BBM yang sangat tinggi, kelangkaan BBM dan kebutuhan pokok, serta depresiasi rupiah dan inflasi tinggi telah berdampak buruk pada menurunnya kesejahteraan rakyat dan meningkatnya kemiskinan.

Konon, rentetan beban di atas muncul lantaran pemerintah sangat ragu-ragu dalam mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Namun bulan lalu, pemerintah akhirnya memutuskan kenaikan harga BBM secara rata-rata mencapai 114 persen, yang kemudian disusul dengan kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga.

Pemerintah pun melalui ekonom pendukungnya sangat aktif memberikan kesan bahwa kombinasi kedua kebijakan tersebut berhasil mendorong ekonomi menuju kestabilan dan mengakhiri masa sulit yang dihadapi bangsa. Benarkah?

Keliru Interpretasi
Ceroboh jika dikatakan bahwa kurs rupiah yang stabil menjelang Lebaran serta over-subscribe penjualan obligasi pemerintah dan penurunan penjualan BBM oleh Pertamina merupakan sinyal perbaikan ekonomi menyusul kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Perlu dipahami, kurs rupiah yang stabil menjelang Lebaran merupakan fenomena yang lumrah terjadi sejak beberapa tahun belakangan. Para pemilik uang biasanya menarik dana yang relatif besar dari luar negeri untuk membayar tunjangan hari raya (THR) sehingga sangat membantu keseimbangan nilai tukar rupiah. Dampak kenaikan harga BBM terhadap rupiah yang sesungguhnya baru dapat dilihat pada beberapa minggu setelah Lebaran.

Namun, logikanya, dengan inflasi yang meroket di tengah fundamental ekonomi yang semakin rapuh, sulit berharap rupiah akan menguat atau bahkan stabil. Apalagi pada akhir tahun, akan ada permintaan dolar yang cukup tinggi sehubungan dengan banyaknya utang swasta yang jatuh tempo.

Demikian juga, over-subscribe dalam penawaran obligasi pemerintah seharusnya bukan merupakan sesuatu yang perlu dibanggakan karena memang yield yang ditawarkan pemerintah cukup menggiurkan investor. Wajar jika akhirnya investor berbondong-bondong melakukan penawaran.

Interpretasi lain yang juga sangat ceroboh adalah terhadap fakta menurunnya penjualan BBM oleh Pertamina sekitar 27 persen, antara beberapa waktu sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM. Penurunan yang signifikan tersebut telah diklaim sebagai efektifnya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dalam upaya menghemat penggunaan energi nasional.

Padahal, seperti diketahui, beberapa waktu sebelum kenaikan harga BBM, permintaan BBM melonjak tajam karena ulah para spekulan yang menimbun BBM. Jika setelah kenaikan harga terjadi penurunan penjualan dari Pertamina, tentu tidak lantas konsumsi BBM dikatakan telah menurun karena masyarakat masih harus mengonsumsi stok yang ada.

Kesulitan Babak Kedua
Terlepas dari berbagai kekeliruan di atas, kesimpulan bahwa telah terjadi perbaikan ekonomi setelah kenaikan harga BBM dan suku bunga hanya merupakan upaya Tim Ekonomi Kabinet untuk membenarkan pilihan kebijakan yang telah diambil. Padahal, alih-alih membaik, ekonomi justru saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda akan memasuki periode kesulitan yang baru.

Inflasi Oktober 2005 sekitar 17,9 persen, yang jauh melebihi ekspektasi pemerintah, ekonom, dan bahkan Bank Indonesia, merupakan sinyal buruk akan terjadinya persoalan baru di sektor riil dan moneter. Memang inflasi bulan ini mungkin saja menurun. Tetapi, penurunannya tidak akan signifikan, yaitu sekitar 1-2 persen, sebagai koreksi terhadap berakhirnya Lebaran.

Dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain harus menanggung beban yang berat dengan kenaikan biaya transportasi, masyarakat juga harus menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Daya beli masyarakat terus merosot tajam dan hanya akan tertolong jika terjadi penyesuaian penghasilan atau gaji.

Sialnya, industri juga mengalami pukulan berat, bahkan dari dua sisi sekaligus, yaitu peningkatan biaya modal (cost of fund) dan biaya produksi. Peningkatan biaya modal diakibatkan semakin tingginya tingkat suku bunga sehingga menambah beban cicilan utang yang harus dibayar. Sementara biaya produksi praktis meningkat seiring dengan semakin tingginya harga BBM dan harga bahan baku lainnya.

Karena itu, jangankan menaikkan gaji, menanggung tambahan biaya operasional dan biaya modal saja tidak mampu. Isu bahwa akan ada ratusan perusahaan yang menghentikan aktivitas setelah kenaikan harga BBM sangat berpotensi menjadi kenyataan.

Di sisi lain, perbankan juga akan mengalami tekanan yang tidak kalah beratnya. NPL pada kuartal ketiga 2005 yang telah cukup mengkhawatirkan sekitar 8,9 persen dipastikan akan semakin meningkat. Permintaan kredit pun cenderung akan menurun. Kredit konsumsi, misalnya, akan turun tajam dengan fakta bahwa penjualan mobil menurun 31 persen (year on year) pada Oktober 2005.

Singkatnya, pengelolaan ekonomi yang semrawut dan penyelesaian persoalan yang sering dadakan selama setahun terakhir tidak hanya telah menjadi beban masyarakat sepanjang tahun, tetapi juga telah mengantarkan Indonesia memasuki babak baru kesulitan ekonomi.

Koreksi minor kabinet yang dijanjikan Presiden SBY sangat dikhawatirkan hanya cukup untuk memberikan kesan perubahan. Tetapi, tidak mengoreksi berbagai kesemrawutan dalam pengambilan kebijakan selama ini dan mengakhiri beban rakyat yang semakin berat pada tahun mendatang.

Optimisme Tanpa Landasan

2005-08-20T09:44:00.000+07:00

*Jawapos, 20 Aug 2005|Phone Nuryadin
Siapapun harusnya tak punya nyali untuk optimis melihat perkembangan ekonomi selama 10 bulan terakhir. Dari sudut pandang manapun, nyaris tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi telah dan akan membaik. Sebut saja tiga indikator utama yaitu pengangguran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi, semuanya menunjukkan kecenderungan kinerja yang terus memburuk.

Namun Tim Ekonomi pemerintah rupanya memiliki cara pandang berbeda untuk bisa optimis dan menepuk dada. Dalam teks pidato Presiden SBY di depan anggota DPR selasa lalu, dituliskan bahwa dalam 10 bulan pertama, pemerintah telah mencatat perkembangan ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi pun, katanya, pada semester pertama 2005 telah mengalami peningkatan dan cenderung berimbang karena juga dimotori oleh investasi.

Memang, optimisme pemerintah adalah sesuatu yang wajar dan malah sangat dibenarkan oleh prinsip self fulfilling prophecy. Tetapi optimisme dengan landasan yang rapuh atau bahkan tanpa landasan justru sangat berbahaya bagi perekonomian. Selain pemerintah akan dianggap tidak mengerti permasalahan, optimisme tersebut juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam mendiagnosa persoalan dan mencari alternatif solusi kebijakan.

Ada sejumlah fakta yang harusnya diungkap secara jujur dalam menilai kinerja ekonomi selama 10 bulan terakhir dan menganalisa prospek ke depannya.

Pertama, fakta bahwa konsumsi swasta yang tumbuh sangat rendah. Konsumsi swasta merupakan komponen utama ekonomi, yang menyumbang sekitar dua per tiga dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tiga kuartal terakhir pemerintahan Megawati, pertumbuhan konsumsi swasta secara rata-rata telah mencapai 5,4 persen. Namun selama pemerintahan SBY-JK, pertumbuhan konsumsi swasta kembali turun dan secara rata-rata hanya mencapai 3,5 persen.

Lebih jauh lagi, konsumsi yang mengalami perlambatan didominasi oleh konsumsi non-makanan, yang tumbuh hanya separuh dari pertumbuhan pada era pemerintahan Megawati. Perlambatan konsumsi jenis ini merupakan indikasi menurunnya daya beli dan kegamangan masyarakat terhadap nasib ekonomi dan penghasilan mereka ke depan.

Pada beberapa kuartal ke depan, pertumbuhan konsumsi swasta malah diperkirakan masih akan mendapat tekanan, dengan semakin terdepresiasinya rupiah, inflasi dan suku bunga yang tinggi serta adanya rencana pemerintah untuk kembali memotong subsidi BBM.

Kedua, fakta bahwa kinerja investasi yang terus memburuk. Pada akhir pemerintahan Megawati, atau tepatnya pada kuartal ketiga 2004, investasi mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sekitar 19,7 persen. Tetapi selama tiga kuartal pemerintahan SBY-JK, pertumbuhan investasi secara konsisten terus mengalami penurunan menjadi berturut-turut hanya sekitar 18,3 persen, 14,1 persen dan 13,2 persen.

Ironisnya, perlambatan investasi tersebut terutama disebabkan oleh melambatnya aliran investasi dari luar negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa keyakinan investor asing yang cukup tinggi menjelang terpilihnya SBY sebagai Presiden, perlahan telah mulai anjlok. Fakta tersebut malah sangat bertolak belakang dengan klaim tim ekonomi yang katanya telah berhasil menarik investasi asing.

Demikian juga dengan pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan berkesinambungan karena telah didorong oleh investasi, samasekali tidak tepat. Kontribusi investasi dalam pertumbuhan ekonomi memang terkesan lebih tinggi. Tetapi hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh penurunan pertumbuhan konsumsi swasta dan bukan karena peningkatan pertumbuhan investasi yang signifikan.

Ketiga, fakta bahwa belanja pemerintah yang berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah telah mengalami pertumbuhan negatif selama setahun terakhir. Seharusnya, ketika konsumsi swasta dan investasi mengalami gangguan, belanja pemerintah lah yang diharapkan berperan memberikan stimulus kepada perekonomian.

Namun entah disengaja atau tidak, tim ekonomi malah hanya fokus pada upaya menurunkan defisit APBN, dan mengabaikan fungsi utama APBN sebagai pendorong ekonomi. Parahnya lagi, hal tersebut tidak hanya terjadi pada APBN 2005, tetapi kembali berulang pada RAPBN 2006 seperti yang disampaikan Presiden SBY dalam pidato kenegaraan. Upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan samasekali tidak tercermin pada rencana anggaran tersebut.

Keempat, fakta bahwa kondisi moneter yang semakin menganggu ekonomi riil. Depresiasi rupiah dan tekanan inflasi yang tinggi telah mendorong Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI secara signifikan. Kenaikan suku bunga SBI pada gilirannya juga akan meningkatkan suku bunga kredit, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap kinerja sektor riil.

Suku bunga pasar uang antar bank pada awal Agustus lalu bahkan sempat menyentuh level 40 persen. Fakta ini harus menjadi catatan khusus bagi tim ekonomi, karena gejala yang sama juga terjadi pada awal krisis ekonomi tahun 1997, yang telah menyebabkan rontoknya industri perbankan nasional.

***
Berbagai fakta di atas justru merupakan indikasi ekonomi yang tengah bermasalah dan bahkan telah dapat dikategorikan berada pada lampu kuning. Tetapi jika gejala tersebut terus menerus gagal diidentifikasi lantaran optimisme yang belebihan, harapan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan beberapa tahun ke depan dipastikan hanya akan menjadi mimpi belaka.

Harus Jadi Pilihan Akhir

2005-07-25T07:02:00.000+07:00

* | bersama Tim Indonesia Bangkit

Akhir-akhir ini, menaikkan harga BBM seakan menjadi satu-satunya alternatif kebijakan yang pantas dilakukan untuk menyelesaikan persoalan APBN. Opini tersebut terbentuk akibat gencarnya kampanye bahwa kasus kelangkaan BBM, meningkatnya konsumsi BBM, tingginya harga minyak dunia dan besarnya beban subsidi BBM hanya dapat diselesaikan dengan menaikkan harga BBM.

Padahal dari pengalaman kenaikan harga BBM pada awal Maret lalu, yang tidak diikuti oleh program anti-kemiskinan yang efektif, kebijakan tersebut jelas telah terbukti berdampak sangat buruk bagi kesejahteraan rakyat. Beban rakyat terus meningkat karena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Jumlah rakyat miskin terus bertambah dan bahkan di sejumlah daerah, rakyat menderita kekurangan gizi atau busung lapar sehingga daya tahan tubuh rentan terhadap berbagai macam penyakit.

Karena dampak kebijakan yang sangat luas, adalah sebuah keharusan bagi pemerintah untuk menempatkan kenaikan harga BBM sebagai pilihan terakhir, dan bukan sebaliknya, malah menjadikannya sebagai pilihan utama. Apalagi sejumlah anggota Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu samasekali tidak memiliki legitimasi moral untuk mengambil kebijakan tersebut, karena pada masa lalu telah menikmati subsidi triliunan rupiah dari APBN. Sangatlah tidak adil, jika mereka yang telah dan masih menikmati subsidi dari negara secara langsung maupun tidak langsung, sekarang justru harus mengambil kebijakan yang akan membebani rakyat.

Sebagian anggota Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, terutama yang selama ini dikenal pro-kreditor dan lembaga internasional, mengusulkan untuk tidak menaikkan harga BBM, tetapi kembali meningkatkan utang. Alternatif ini menunjukkan tidak adanya kreatifitas dan semakin meningkatkan ketergantungan Indonesia kepada lembaga keuangan internasional.

Beban pemerintah bertambah akibat kenaikan harga minyak dunia?
Salah satu alasan untuk menaikkan harga BBM adalah bertambahnya beban anggaran pemerintah akibat tingginya harga minyak dunia. Alasan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena faktanya neraca minyak bumi dan gas kita secara nasional masih surplus. Indonesia tetap diuntungkan dengan kenaikan harga minyak dunia yaitu dengan adanya tambahan penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas.

Untuk neraca pemerintah pusat, memang benar bahwa subsidi BBM mengalami peningkatan akibat kenaikan harga minyak dunia. Tetapi peningkatan subsidi tersebut dapat tertutupi oleh tambahan peningkatan penerimaan pada sektor minyak bumi dan gas yaitu dari penerimaan PPh minyak bumi dan gas dan SDA minyak bumi dan gas. Dengan kenaikan harga minyak dunia dari US$ 40 per barel menjadi US$ 60 per barel, dengan asumsi nilai tukar Rp 9.300 per USD, misalnya, subsidi akan meningkat sebesar Rp 70 triliun, dari Rp 59 triliun menjadi Rp 129 triliun.

Akan tetapi di sisi lain, penerimaan pemerintah dari sektor minyak bumi dan gas juga meningkat sekitar Rp 84 triliun, dari Rp 129 triliun menjadi Rp 213 triliun, yang berarti masih ada selisih antara tambahan penerimaan sektor minyak bumi dan gas dengan tambahan pengeluaran subsidi BBM sekitar Rp 14 triliun.

Pernyataan pemerintah akan semakin terbebani dengan naiknya harga minyak mentah dunia, sama sekali tidak benar karena penerimaan secara nasional ternyata masih surplus. Sayangnya, pernyataan pemerintah selama ini tidak fair karena informasi yang disampaikan kepada masyarakat hanya ditekankan pada sisi peningkatan beban saja tanpa menunjukkan bahwa pemerintah juga mendapatkan tambahan penerimaan, sehingga masalah sesungguhnya terutama terkait dengan manajemen cashflow dan alokasi pengeluaran, bukan kebangkrutan keuangan negara.

Memang benar bahwa selain untuk pembayaran subsidi, pemerintah pusat mempunyai kewajiban lain yaitu membagi peningkatan penerimaan minyak bumi dan gas kepada Pemerintah Daerah melalui kebijakan Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas. Jika formula saat ini digunakan, pembagian Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas memang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan defisit dalam perhitungan anggaran. Tetapi perlu dipahami bahwa ”defisit” yang terjadi akibat Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas bukan merupakan kerugian riil pemerintah dan masyarakat karena pada dasarnya secara nasional pemerintah tidak mengalami kerugian. Dengan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas, pada hakekatnya hanya terjadi perubahan pencatatan kegiatan pembangunan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah.

Pemerintah pusat saat ini memang memiliki permasalahan cashflow yang akan berdampak pada berbagai permasalahan lain yang cukup serius seperti misalnya dalam penyediaan BBM sehingga mengakibatkan kelangkaan BBM berkepanjangan. Beban berat ini dapat diselesaikan dengan melakukan berbagai langkah kebijakan untuk melakukan burden sharing kepada semua stakeholder baik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, kreditor kalangan bisnis maupun masyarakat luas. Berbagai terobosan yang dapat dilakukan antara lain merubah kebijakan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas, peningkatan penerimaan pajak, upaya peningkatan efisiensi Pertamina, renegosiasi utang luar negeri, dll. Meskipun demikian perlu ditegaskan bahwa berbagai terobosan kebijakan alternatif tersebut harus ditujukan agar tersedia tambahan dana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Kampanye yang sangat agresif bahwa menaikkan harga BBM adalah satu-satunya alternatif solusi persoalan APBN justru menunjukkan tidak adanya kreatifitas dan keberanian melawan “conflict of interest” para pejabat, serta tidak adanya keinginan untuk melakukan burden sharing kepada semua stakeholders. Padahal, banyak pekerjaan rumah dan alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebelum mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM, antara lain:

1. Reformasi Tata Niaga Minyak Bumi dan Gas: Hapus Brokers Pemburu Rente
Telah menjadi rahasia umum, bahwa proses pengadaan dan distribusi BBM oleh Pertamina sarat dengan KKN dan ketidakefisienan. Selama ini, volume pasokan BBM, baik yang diproduksi oleh kilang dalam negeri maupun yang diimpor, jauh lebih tinggi dibanding jumlah BBM yang benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat dan industri.

Kebocoran, inefisiensi dan penyalahgunaan BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 25 sampai 30 persen. Jika harga minyak dunia seperti saat ini (sekitar USD 60 per barel) dan asumsi harga minyak Rp 9.300 per USD, sehingga subsidi BBM mencapai Rp 129 triliun, maka kerugian akibat inefisiensi, kebocoran dan penyalahgunaan bisa mencapai sekitar Rp 35 triliun.

Selain dalam distribusi dan Transmisi BBM, sumber ketidakefisienan lain yang nyata-nyata merugikan negara adalah pada proses impor yang masih melalui trading companies (brokers), baik dalam pembelian minyak mentah (368,7 barel per hari) maupun BBM (premium, solar, dan minyak tanah) sebanyak equivalen 210 ribu barel per hari. Keberadaan brokers tersebut sebenarnya telah dihapus pada era pemerintahan Habibie dan Gus Dur, tetapi kembali dihidupkan pada era pemerintahan Megawati.

Saat ini, mekanisme impor melalui brokers tersebut menjadi lebih sulit dihapus karena perusahaan brokers terkait dengan keluarga dan kroni pejabat di pemerintahan. Kerugian negara akibat conflict of interest tersebut dapat dihapuskan jika Presiden mengambil langkah tegas untuk menghapus berbagai praktek pemburu rente dalam industri minyak bumi dan gas.

Selain pemborosan uang negara triliunan rupiah per tahun, mekanisme impor melalui brokers juga memiliki kelemahan lain yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh kelonggaran dalam jadwal pembayaran. Brokers pemburu rente tersebut nyaris tidak memiliki kredibilitas dan posisi tawar untuk menegosiasikan jangka waktu pembayaran dalam pembelian minyak dan BBM terhadap pemasok besar. Pengadaan BBM selama ini dilakukan secara cash and carry sehingga sangat memberatkan cashflow Pertamina dan Pemerintah serta menekan nilai tukar rupiah seperti yang terjadi saat ini.

Seandainya Pertamina melakukan deal langsung dengan pemasok minyak mentah dan BBM, besar kemungkinan Pertamina akan memperoleh kelonggaran waktu pembayaran minimum 3 bulan atau bahkan lebih. Jika hal ini dilakukan, tekanan terhadap cashflow Pertamina maupun nilai tukar rupiah akan dapat dikurangi.

Di samping itu, terdapat berbagai sumber inefisiensi dan KKN yang harus dihapuskan untuk meningkatkan efisiensi, tata niaga minyak bumi dan gas dan mengurangi pemborosan keuangan negara.

2. Revisi Formula Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas
Peningkatan subsidi BBM akibat melonjaknya harga minyak dunia, sebenarnya dapat ditutupi oleh kenaikan penerimaan pemerintahan di sektor minyak bumi dan gas. Misalnya, dengan kenaikan harga minyak dari USD 40 menjadi USD 60 per barel, subsidi meningkat sekitar 70 triliun menjadi Rp 129 triliun.

Akan tetapi di sisi lain, penerimaan pemerintah dari sektor minyak bumi dan gas mengalami peningkatan yang jauh lebih besar yaitu sekitar Rp 84 triliun.
Persoalannya, dengan formula perhitungan Dana Bagi hasil yang ada saat ini, pemerintah masih harus membagi tambahan penerimaan minyak bumi dan gas tersebut kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp 16 triliun, sehingga pemerintah pusat akan mengalami tambahan defisit sekitar Rp 2,4 triliun. Formula alokasi Dana Bagi Hasil seperti di atas harus dirubah karena tambahan subsidi BBM seharusnya juga menjadi beban Pemerintah Daerah, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam merubah perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas yaitu pertama, alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas diperhitungkan berdasarkan dana penerimaan pemerintah di sektor minyak bumi dan gas setelah dikurangi subsidi BBM. Dengan kebijakan ini, perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas masih tetap memperhitungkan fluktuasi harga minyak dunia, akan tetapi dana yang dibagikan adalah dana penerimaan pemerintah setelah dikurangi pengeluaran subsidi. Alternatif kedua adalah dengan mematok (freeze) besarnya alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas. Langkah kebijakan ini dilakukan dengan mengubah cara perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas yang semula mengikuti perubahan harga minyak dunia diganti dengan cara perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas secara tetap (tidak didasarkan pada harga minyak dunia), berapa pun realisasi harga minyak mentah dunia. Sebagai contoh misalnya, untuk APBN-P 2005 besarnya alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas yang dibagikan tetap sebesar perhitungan dalam APBN-P 2005 yang didasarkan pada harga minyak sebesar US$ 35 per barel.

Dengan cara ini defisit pemerintah pusat akan menurun dan ada kelonggaran pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program peningkatan kesejahteraan tanpa harus menghilangkan kewajiban pemerintah untuk membagi dana hasil penerimaan minyak bumi dan gas kepada Pemerintah Daerah. Langkah kebijakan ini pun tidak akan merugikan pemerintah dan masyarakat luas karena meskipun Pemerintah Daerah tidak menerima tambahan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas, akan tetapi beban Pemerintah Daerah akibat naiknya harga BBM, misalnya, gejolak sosial dan bertambahnya jumlah masyarakat miskin, dll, dapat dihindari.

3. Melaksanakan Program Anti Kemiskinan yang Efektif
Sampai saat ini Pemerintah belum mengeluarkan dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Padahal draf SNPK sudah berada di kantor BAPPENAS selama 6 bulan lebih. Draft SNPK dibuat secara partisipatif, melalui proses konsultasi dengan masyarakat luas di berbagai Propinsi dan kabupaten. Draf SNPK memuat antara lain perlunya pemerintah Indonesia menyediakan 10 hak dasar warga negara termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan perumahan. Draf ini juga menekankan pentingnya reorientasi anggaran terutama penajaman alokasi dana dekonsentrasi bagi pemenuhan hak dasar rakyat miskin.

SNPK jelas menuntut pemerintah untuk secara mendasar dan komprehensif menangani masalah kemiskinan. Menjadi pertanyaan mengapa sampai dengan saat ini draf SNPK yang sudah lama sekali berada di BAPPENAS belum juga disahkan. Prioritas pemerintah dan sense of urgency pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan perlu dipertanyakan. Kenyataan bahwa sampai saat ini terdapat satu juta anak Indonesia menderita gizi buruk, dan Indonesia kembali terjangkit TBC dan polio merupakan bukti penyelesaian masalah kemiskinan tidak bisa ditunda lagi.

Ketidakberdayaan

2005-07-11T10:32:00.000+07:00

*Bisnis Indonesia, 11-12 Jul 2005 | Phone Nuryadin
PEMERINTAH dan Pertamina nyaris saja membuat blunder dengan berencana melakukan pembatasan pasokan BBM. Seandainya benar terjadi, entah bagaimana nasib Bajuri yang mencari makan dari menarik Bajaj. Atau nasib Ucup sang nelayan yang mengandalkan kapal motornya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Besar kemungkinan mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu lagi di SPBU hanya untuk mengantri BBM dan bahkan mungkin tidak sempat bekerja samasekali.

Untungnya, Presiden SBY telah mengeluarkan instruksi untuk terus meningkatkan suplai BBM. Harapan Bajuri dan Ucup tentunya, instruksi tersebut didengar dan mampu direalisasikan oleh bawahannya. Meski tidak menyelesaikan persoalan, paling tidak pemerintah tidak semakin menambah persoalan yang telah ada.

Blunder kebijakan memang sangat rawan terjadi ketika persoalan yang dihadapi telah membukit seperti sekarang ini. Pada sektor riil, pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Pada sektor fiskal, pemerintah mengalami persoalan dengan cashflow yang semakin kritis. Sementara stabilitas makroekonomi yang selama ini dibanggakan, kini telah berguguran.

Yang juga perlu disadari adalah berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi saat ini bukan lah persoalan baru yang hanya terjadi seminggu terakhir. Tetapi merupakan persoalan lama yang tak kunjung terselesaikan. Wajar jika akhirnya masyarakat mulai khawatir dan mempertanyakan kemampuan pemerintah mengelola kebijakan ekonomi nasional.

Kekhawatiran tersebut terutama tercermin pada indikator nilai rupiah yang terus terdepresiasi terhadap dolar AS. Memang benar bahwa terjadi peningkatan permintaan dolar dari perusahaan swasta dan Pertamina akhir-akhir ini. Tetapi depresiasi rupiah tidak akan sedrastis sekarang ini (10 persen), jika saja pemerintah menunjukkan kemampuan dalam mengelola dan mengantisipasi persoalan yang ada.

Ketidakberdayaan Mengatisipasi
Perlu diingat, salah satu penyebab krisis ekonomi dan keuangan yang menimpa Indonesia beberapa waktu lalu adalah membludaknya utang swasta yang jatuh tempo pada tahun 1998. Nilai rupiah pada saat itu sempat anjlok mencapai level Rp 16 ribu per USD. Perusahaan swasta akhirnya banyak yang tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan utang kepada kreditor.

Solusinya pada saat itu adalah memohon kepada kreditor untuk melakukan restrukturisasi utang, baik melalui Jakarta Initiative Task Force (JITF) maupun melalui negosiasi langsung antara debitor dengan kreditor (bilateral). Proses restrukturisasi tersebut berlangsung mulai tahun 1999 sampai 2001 dan pada umumnya debitor memperoleh waktu penundaan cicilan (grace period) antara 4 sampai 5 tahun.

Dampak kejadian historis tersebut sangatlah jelas. Permintaan dolar tahun ini dipastikan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Sebab, sebagian besar waktu penundaan cicilan perusahaan swasta telah berakhir. Hanya yang disayangkan adalah kejadian tersebut gagal diidentifikasi dan diantisipasi oleh pemerintah pada saat ini.

Sama halnya dengan kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan permintaan dolar oleh Pertamina. Sejak awal tahun, harga minyak telah menunjukkan tren peningkatan yang cukup tinggi. Banyak kalangan, baik di dalam maupun luar negeri, memprediksi harga minyak dunia akan terus meningkat beberapa bulan ke depan. Paling tidak, indikasi harga minyak yang akan melonjak tajam telah mampu dibaca pada saat itu.

Namun pemerintah lagi-lagi gagal mengidentifikasi dan mengelola informasi tersebut menjadi sebuah kebijakan untuk mengantisipasi permintaan dolar yang tinggi dari Pertamina.

Sebulan terakhir, pemerintah baru memberikan reaksi dengan mewajibkan Pertamina untuk melakukan pembelian dolar kepada bank BUMN yang telah ditunjuk pemerintah yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI. Kebijakan tersebut bahkan ternyata kurang efektif karena kebutuhan dolar Pertamina yang relatif besar dan tak terduga.

Rupiah kembali liar!

Juga ketidakberdayaan menyelesaikan
Setelah pemerintah gagal mengantisipasi kenaikan permintaan dolar tahun ini, keadaan memang menjadi semakin rumit, tetapi bukan berarti tanpa solusi. Toh Indonesia masih memiliki cadangan devisa yang cukup besar sekitar USD 36 miliar yang tersimpan di Bank Indonesia dan terus meningkat seiring dengan surplus neraca perdagangan. Instrumen suku bunga pun bahkan masih cukup leluasa untuk digunakan, meski terpaksa harus mengorbankan sedikit sisi ekonomi lainnya.

Sialnya, meski kedua instrumen tersebut telah digunakan, pergerakan rupiah tetap tak terkendali. Padahal ongkos penggunaan instrumen tersebut amatlah mahal. Sampai saat ini, suku bunga telah dinaikkan lebih dari 100 basis poin dari sejak awal tahun. Cadangan devisa yang telah digunakan diperkirakan telah lebih dari USD 3 miliar, termasuk dari penambahan surplus neraca perdagangan.

Biang masalahnya adalah sejak awal tahun 2005, Indonesia sangat miskin berita positif di bidang ekonomi. Publik pertama kali sangat kecewa terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi setelah melewati masa kerja 100 hari. Padahal ekspektasi publik saat itu amat tinggi, paling tidak ada beberapa langkah shock therapy yang bisa dilakukan. Namun faktanya, alih-alih shock therapy, rakyat yang justru harus shock karena tim ekonomi pemerintah sangat minim inisiatif, kecuali konsolidasi, mempelajari kebijakan dan sibuk melakukan rapat.

Demikian juga dengan kekecewaan publik terhadap kegagalan dan keengganan tim ekonomi untuk meminta moratorium utang terkait dengan bencana tsunami Aceh, kekecewaan terhadap kenaikan harga BBM yang tinggi, kekhawatiran akibat terlambatnya pengajuan dan pembahasan APBN-P kepada DPR dan munculnya potensi conflict of interest di dalam tubuh pemerintahan.

Sebaliknya, persoalan demi persoalan justru kemudian bermunculan. Pemerintah mengalami kesulitan cashflow yang cukup kritis. Hal tersebut terindikasi oleh hampir tidak adanya anggaran pembangunan yang telah dibelanjakan, yang telah berdampak pada kontribusi negatif belanja pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dua kuartal terakhir. Ditambah dengan fakta seretnya pembayaran kewajiban subsidi kepada Pertamina.

Lalu persoalan kelangkaan BBM, ancaman kekurangan pasokan listrik, kasus busung lapar di berbagai daerah, peningkatan pengangguran juga kemudian silih berganti mengisi headline di media cetak maupun elektronik. Parahnya lagi, setiap persoalan tersebut sangat lambat ditindaklanjuti dan sebagian besar malah belum terselesaikan sampai saat ini. Wajar jika akhirnya muncul ketidakpercayaan publik, yang bermuara kepada KETIDAKBERDAYAAN rupiah. Upaya ekstra Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga dan mengucurkan dolar ke pasar seakan menjadi sia-sia.

***

Persoalan kelebihan permintaan dolar sepertinya masih mungkin bisa diatasi dengan berbagai instrumen moneter yang ada, tetapi persoalan persepsi terhadap ketidakberdayaan pemerintah mengelola kebijakan ekonomi relatif sulit dicarikan obatnya. Kecuali, Presiden SBY mau lebih keras “mencambuk” para menterinya.

KEBERDAYAAN tidak hanya dinilai dari kemampuan menyelesaikan persoalan, tetapi juga kemampuan membaca dan mengantisipasinya. Faktanya saat ini, alih-alih mengantisipasi, menyelesaikan persoalan yang ada saja kurang mampu. Lalu apa bedanya pemerintah dengan Bajuri dan Ucup?

Pengangguran v Kebijakan Ekonomi

2005-07-06T07:16:00.000+07:00

*Jawapos, 6 Jul 2005 | Phone Nuryadin
BERITA buruk bidang ekonomi satu bulan terakhir susul menyusul antara kelangkaan BBM, kekurangan gizi, ketidakjelasan cashflow pemerintah, inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, dan anjloknya rupiah.

Minggu lalu, BPS kembali menambah daftar tersebut dengan mengumumkan peningkatan angka pengangguran. Antara Agustus 2004 hingga Februari 2005, jumlah pengangguran terbuka meningkat sekitar 600 ribu orang atau 0,4 persen dari angkatan kerja.

Biasanya, berita peningkatan pengangguran di Indonesia kalah bersaing dengan berita melemahnya rupiah atau peningkatan beban anggaran. Reaksi pengambil kebijakan pun relatif biasa.

Paling tidak, selama ini belum pernah ada rapat khusus yang membahas isu pengangguran. Pengangguran hanya menarik untuk dijadikan materi yang dikemas dalam sebuah janji kampanye untuk meraih simpati masyarakat, tetapi tidak menjadi acuan dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan.

Rendah, Kualitas Pertumbuhan
Terlepas dari perubahan metodologi dan berbagai kritik terhadap perhitungan data PDB oleh BPS, adalah ironi bahwa peningkatan pengangguran terjadi ketika ekonomi tumbuh hampir setara dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah SBY.

Pada kuartal IV 2004 dan kuartal I 2005, Indonesia berturut-turut mencatat pertumbuhan sekitar 6,7 persen dan 6,4 persen atau rata-rata 6,55 persen. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY sekitar 6,6 persen per tahun.

Jika mengacu pada kecenderungan sebelum krisis, yang setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 400 ribu tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi enam bulan terakhir seharusnya mampu menyerap seluruh tambahan angkatan kerja baru. Bahkan, seharusnya terjadi penciptaan lapangan kerja tambahan sekitar 120 ribu orang per tahun.

Namun faktanya, pertumbuhan tinggi sekitar 6,55 persen selama dua kuartal terakhir ternyata tidak diikuti pengurangan pengangguran. Padahal, itu merupakan indikator ekonomi paling penting bagi sebuah bangsa.

Target kuantitatif pertumbuhan telah tercapai, tetapi belum ada tanda-tanda persoalan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, akan terselesaikan. Alih-alih mampu menyelesaikan persoalan, yang terjadi justru sebaliknya. Pengangguran semakin meningkat.

Fenomena tersebut memberikan gambaran bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi selama ini masih sangat rendah. Selama lima tahun terakhir misalnya, pada setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, jumlah lapangan kerja yang tercipta hanya sekitar 250 ribu orang per tahun, lebih rendah dari kemampuan penciptaan lapangan kerja sebelum krisis yang mencapai 400 ribu orang.

Selain itu, fenomena tersebut juga memberi indikasi telah terjadi inequality dampak pertumbuhan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ekonomi secara agregat memang meningkat, tetapi peningkatan tersebut tidak dialami seluruh masyarakat, melainkan hanya dialami sekelompok masyarakat tertentu.

Perlu Perubahan kebijakan
Rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi sebenarnya dapat diprediksi sejak awal. Pernyataan BPS bahwa pengangguran meningkat karena investasi belum menyentuh pada kegiatan padat karya (labor intensive) mungkin benar.

Tetapi, hal paling fundamental atas semua itu adalah arah kebijakan ekonomi yang masih menganut kebijakan pemerintahan sebelumnya, yang cenderung fokus pada upaya menstabilkan indikator makroekonomi, seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan mengurangi defisit anggaran. Terlepas dari fakta pemerintah saat ini gagal menstabilkan makroekonomi, arah kebijakan seperti itu menaifkan persoalan utama bangsa, yaitu pengangguran dan kemiskinan.

Di negara mana pun, stabilitas makroekonomi hanya merupakan "sasaran antara" dan bukan sasaran akhir. Pemerintah boleh saja berupaya menstabilkan makroekonomi, tetapi tidak lantas mengesampingkan kemiskinan dan pengangguran.

Kekeliruan arah kebijakan ekonomi sebenarnya telah dianut pemerintah sejak era Megawati, namun sempat diluruskan kembali oleh Presiden SBY dalam visi-misinya. Presiden SBY memberikan garis yang jelas pada upaya memberdayakan ekonomi pedesaan, pertanian, dan UKM. Bahkan, hingga saat ini garis kebijakan tersebut seringkali dipertegas oleh Presiden SBY dalam berbagai pernyataan di media.

Hanya sayang, visi misi tersebut tidak terimplementasikan dalam kebijakan dan tindakan tim ekonomi kabinet. Tim ekonomi malah jelas-jelas berencana meneruskan kebijakan ekonomi pemerintahan sebelumnya, yang kembali fokus pada stabilitas makroekonomi.

Konsentrasi pengambil kebijakan ekonomi pun cenderung pada upaya memoles indikator makroekonomi dan proyek infrastruktur yang relatif lebih bernuansa promosi kebijakan. Sebaliknya, jarang sekali ada pembahasan bagaimana mengoptimalkan anggaran untuk memberi stimulus kepada ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Bagaimana menggunakan indikator makroekonomi untuk membuka lapangan kerja lebih luas. Bagaimana membangun infrastruktur di pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di pedesaan.

Sekaranglah saatnya bagi pemerintah untuk melakukan koreksi dan perubahan strategi kebijakan ekonomi, yang mengarah kepada perbaikan kuantitas sekaligus kualitas ekonomi. Jika tidak, bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia 2009 hanya akan berprestasi di angka-angka, tetapi tidak pada kesejahteraan rakyat.

Optimisme di tengah kecemasan

2005-05-03T06:37:00.000+07:00

Bisnis Indonesia, 3 Mei 05 | Phone Nuryadin
PEMERINTAH manapun pasti ingin dikatakan berhasil mensejahterakan rakyatnya. Jika perlu, keluh kesah masyarakat harus ditekan sesedikit mungkin. Keluh kesah cenderung hanya menjadi pertanda pemerintah gagal. Bisa-bisa pamor pemerintah anjlok dan tidak dipercaya lagi memimpin bangsa.

Tidak aneh jika dalam setiap kesempatan berbicara ke publik, pemerintah sangat suka menebar optimisme. Misalnya optimisme perbaikan ekonomi. Tidak hanya dilakukan oleh para menteri, tetapi juga sangat getol dikampanyekan para staf menteri.

Optimisme memang sesuatu yang wajar dan malah sangat dibenarkan oleh prinsip self fulfilling prophecy. Pemerintah yang optimis dapat memberi keyakinan kepada rakyatnya. Rakyat pun akan ikut-ikutan merasa lebih nyaman berbelanja, para pemodal juga akan lebih terdorong untuk berinvestasi. Dampaknya, roda perekonomian bisa berputar lebih cepat.

Ada banyak indikator yang dapat digunakan untuk menebar optimisme ekonomi. Staf menteri yang paham makroekonomi tentu sudah hafal di luar kepala. Jumlahnya puluhan. Ada yang namanya leading indicators (indikator awal) seperti harga saham dan indeks keyakinan konsumen. Ada pula yang namanya coincident indicators (indikator yang bersamaan) seperti indeks produksi manufaktur, dan ada juga yang disebut lagging indicators (indikator pengikut) seperti posisi pinjaman industri dan komersial.

Yang mana yang dipilih, itu terserah siapa yang berkepentingan. Jika orangnya adalah staf menteri tadi, maka indikator yang dipilih pun pasti yang mendukung optimisme pemerintah. Pemilihannya pun cukup fleksibel, bisa berubah setiap waktu, bergantung perkembangan dari sejumlah indikator tersebut.

Di Indonesia, perubahan argumen seperti di atas benar terjadi. Dulu pada era pemerintahan Megawati, menteri ekonomi pemerintah sangat mengagungkan stabilitas finansial. Inflasi sangat rendah di bawah 6 persen, nilai tukar stabil pada level sekitar Rp 9.000/USD, Indeks Harga Saham terus mengalami peningkatan, serta suku bunga yang cukup rendah. Meskipun saat itu diakui bahwa perbaikan sektor riil masih jauh dari harapan, tetapi stabilitas finansial, katanya, merupakan sebuah landasan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Terlepas dari benar atau tidaknya pernyataan tersebut, tetapi yang jelas, keyakinan yang sama juga dianut oleh Tim Ekonomi SBY. Beberapa waktu setelah dilantik, Tim Ekonomi bertekad melanjutkan stabilitas finansial seperti yang dilakukan pemerintah Megawati. Dalam satu dua bulan pertama, Tim Ekonomi pun merasa optimis dan bangga dengan masih terkendalinya sejumlah indikator finansial. Indeks harga saham bahkan naik melebihi 1.000. Kesan yang muncul adalah Tim Ekonomi berhasil.

Celakanya, selama sebulan terakhir, sejumlah indikator finansial mulai berguguran. Indeks harga saham pada akhir Maret terjun bebas sebesar 88 poin, suku bunga SBI pun naik menjadi 7,7 persen, nilai tukar anjlok menjadi 9.700 per USD dan inflasi tahunan telah mencapai 8,8 persen. Suatu level yang tak terduga sebelumnya.

Berbagai gejolak tersebut dituding oleh beberapa kalangan sebagai kelemahan manajemen ekonomi pemerintah. Kritik pun dilontarkan pada kebijakan pemerintah seperti keraguan dalam penerbitan obligasi, ketidakmampuan melakukan persuasi APBN ke DPR dalam kasus BBM, keterlambatan pengucuran dana kompensasi, ketidakmampuan meredam inflasi, dll

Tapi Tim Ekonomi tidak mau kalah. Katanya, gejolak finansial merupakan dampak dari koreksi pasar global dan internasional yang terjadi belakangan ini. Padahal harus dicatat, melemahnya rupiah telah terjadi sejak awal pemerintahan. Pada saat pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu, nilai tukar rupiah sekitar Rp 9.075/USD, kemudian melemah secara persisten dan beberapa hari lalu telah mencapai Rp 9.744/USD. Persentase depresiasi tersebut bahkan merupakan rekor tertinggi dibandingkan dengan depresiasi rupiah pada dua pemerintahan sebelumnya.

Satu lagi, jika benar penyebabnya adalah faktor global, lalu mengapa nilai tukar negara-negara tetangga seperti Won Korea, Baht Thailand, dan Peso Philipina justru terus menguat? Seperti terlihat pada Grafik, rupiah selama enam bulan terakhir terus mengalami depresiasi, sementara mata uang Peso, Won dan Baht malah terus menguat. Tidak hanya itu, mata uang utama dunia seperti Yen dan Euro pun justru semakin menguat terhadap USD.

Kembali ke jenis indikator ekonomi, nilai tukar rupiah, harga saham dan suku bunga merupakan jenis leading indicators, yang merupakan indikasi awal dari pergerakan ekonomi. Pertanyaannya, apakah gejolak yang terjadi pada nilai tukar, harga saham dan suku bunga masih bisa membuat kita yakin bahwa ekonomi akan membaik?

Tim Ekonomi pemerintah pun cukup cerdik dengan merubah argumen agar tetap bisa optimis. Ketika indikator finansial tidak lagi dapat diandalkan, argumen kemudian dialihkan kepada indikator sektor riil. Optimisme akhirnya kembali ditebar dengan menyatakan pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen, konsumsi listrik dan penjualan sepeda motor yang juga terus meningkat. Meski pengalihan argumen tersebut terkesan lucu, namun tetap sahih sepanjang didukung oleh landasan fakta yang kuat.

Untuk dipahami, indikator sektor riil selama ini tidak terlalu banyak dapat dijadikan senjata oleh pemerintah untuk optimis. Persoalannya, PDB (Produk Domestik Bruto) terus tumbuh pada level yang rendah di bawah 5 persen.

Beruntung beberapa bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan revisi metodologi perhitungan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi terkesan lebih tinggi. Perubahan metode tersebut telah meng-upgrade pertumbuhan ekonomi antara 0,3-0,6 persen.

Untuk tahun 2001 misalnya, dengan menggunakan metode lama, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 3,5 persen, namun dengan menggunakan metode baru, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,8 persen. Untuk tahun 2002, pertumbuhan ekonomi di-upgrade dari 3,7 menjadi 4,3 persen. Sedangkan untuk tahun 2003, pertumbuhan ekonomi di-upgrade dari 4,1 menjadi 4,5 persen.

Artinya, pertumbuhan ekonomi 5,1 persen pada tahun 2004 sebenarnya setara dengan pertumbuhan sekitar 4,5 sampai 4,8 persen dengan menggunakan metode lama. Sebuah angka yang tidak pantas dijadikan dasar untuk optimis karena pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 yang mencapai 4,9 persen.

Perubahan indikator sektor riil lainnya pun tidak seoptimis yang dinyatakan Tim Ekonomi. Peningkatan konsumsi listrik sejak dua tahun lalu, sebagian terjadi karena adanya perubahan komposisi penggunaan energi pada sektor industri, lantaran melonjaknya harga solar. Setelah koreksi dilakukan, peningkatan konsumsi listrik sebenarnya tidak terlalu dramatis.

Peningkatan barang modal juga memang telah terjadi. Tetapi harus dicatat, jenis barang yang dikategorikan sebagai barang modal tidak semuanya digunakan untuk keperluan produksi. Sebagian besar impor tersebut terdiri dari impor mesin dan suku cadang mobil serta motor, yang masih dikategorikan sebagai barang modal. Padahal jenis barang tersebut jelas merupakan barang konsumsi, sehingga tidak mengindikasikan terjadi peningkatan aktivitas produksi.

Demikian juga halnya dengan peningkatan penjualan sepeda motor yang memang naik sangat tinggi karena kemudahan kredit penjualan mobil dan motor. Peningkatan kredit mobil dan motor terjadi karena sektor corporate masih bermasalah sehingga kredit bergeser ke sektor consumer. Sejumlah praktisi perbankan malah mulai mengindikasikan akan terjadinya peningkatan tingkat kredit macet di sektor consumer.

Singkatnya, optimis boleh saja, tetapi tidak serta merta membuat kita ceroboh memilih argumen dan salah mengidentifikasi persoalan. Gejolak finansial yang terjadi belakangan harus diakui merupakan salah satu indikasi makroekonomi yang sedang bermasalah. Terlalu naïf untuk tidak mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan manajemen ekonomi kita.

Bukan Pilihan Terakhir

2005-02-21T19:44:00.000+07:00

*Jawapos, 21 Feb 05 | Phone Nuryadin
BELUM habis kekecewaan masyarakat karena kinerja 100 hari pemerintahan SBY-Kalla belum memperlihatkan hasil nyata, rakyat harus kembali shock dengan rencana kenaikan harga BBM sekitar 30-40 persen.

Rakyat pun harus bersiap-siap menanggung dampak atas kenaikan tersebut terhadap harga makanan, biaya transportasi, dan kebutuhan pokok lain. Saat ini, harga kebutuhan pokok bahkan telah beranjak naik antara 5-10 persen. Pertanyaannya, apakah kenaikan harga BBM yang sangat tinggi telah menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk menyelamatkan anggaran?

Memang harus diakui, kenaikan harga minyak dunia telah meningkatkan beban anggaran, terutama membengkaknya beban subsidi BBM. Dengan perubahan asumsi harga minyak dari USD 24 menjadi USD 35 per barel, misalnya, beban subsidi akan meningkat sekitar Rp 44 triliun. Tetapi, langkah pemerintah yang mengalihkan sebagian besar beban tersebut kepada rakyat merupakan pilihan tidak adil dan tidak bertanggung jawab.

Ketidakadilan dalam kebijakan itu tampak jelas karena pada saat yang sama, pemerintah justru terus meningkatkan subsidi kepada bank-bank melalui program penjaminan dan rekapitalisasi. Beberapa waktu lalu, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 3,39 triliun kepada tiga bank yang dilikuidasi, yaitu Bank Asiatic, Bank Dagang Bali, dan Bank Global. Subsidi sejenis mungkin akan terus meningkat pada tahun ini. Sebab, ada tiga atau empat bank lagi yang menghadapi masalah sama.

Munculnya pernyataan bahwa kenaikan harga BBM adalah pilihan terakhir dan satu-satunya jalan untuk mengurangi beban anggaran sama sekali tidak berdasar. Pernyataan tersebut justru menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk memecahkan masalah anggaran. Padahal, terdapat sejumlah alternatif kebijakan yang selama ini dapat dilakukan, yaitu:

Pertama, pengurangan subsidi bank rekap. Untuk APBN 2004, pengeluaran bunga obligasi bank rekap mencapai Rp 41 triliun, dua kali lebih besar daripada subsidi BBM yang hanya mencapai Rp 19 triliun.

Pemerintah SBY tidak pernah sama sekali membahas pengurangan subsidi tersebut. Padahal, pengeluaran bunga obligasi bank rekap hanya dinikmati segelintir konglomerat dan bankir nakal, yang sama sekali tidak pantas menerima subsidi dari negara. Jika pemerintah benar-benar memiliki komitmen untuk berpihak kepada rakyat, pengurangan pembayaran bunga obligasi bank rekap harus dijadikan prioritas utama sebelum merencanakan pengurangan subsidi BBM.

Kedua, mengefisienkan Pertamina. Bukan rahasia lagi, Pertamina merupakan gudangnya korupsi dan penyuapan. Salah satu penyalahgunaan yang paling nyata di tubuh Pertamina saat ini adalah penggunaan jasa trading companies atau broker untuk melakukan ekspor dan impor minyak. Pada era Orde Baru, trading companies itu dikuasai putra-putra Soeharto dan keluarga Bakrie, dengan trading margin mencapai 20-30 sen per barel.

Keberadaan broker-broker telah menyebabkan pemborosan sangat besar di tubuh Pertamina. Bayangkan jika trading margin yang mereka peroleh sebesar 25 sen per barel, ketidakefisienan Pertamina dalam melakukan ekspor dan impor minyak mencapai Rp 16,5 miliar per hari atau kurang lebih Rp 6 triliun per tahun.

Karena itu, Pertamina harus didesak untuk melakukan ekspor dan impor minyak secara langsung agar tidak dibebani lagi dengan berbagai jenis pengeluaran yang tidak perlu.

Inefisiensi lain di tubuh Pertamina adalah tingkat utilisasi kilang minyak yang masih sangat rendah pada kisaran 70-80 persen sehingga belum menghasilkan output yang optimal. Padahal kilang minyak di negara lain memiliki tingkat utilisasi hingga 95 persen. Demikian juga sistem maintenance dan loss management program di kilang-kilang tersebut perlu diperbaiki untuk menekan jumlah output yang terbuang.

Ketiga, mengoptimalkan tawaran moratorium utang. Sikap pemerintah yang cenderung menolak tawaran moratorium utang pantas disesalkan. Jika pemerintah melakukan upaya serius, Indonesia paling tidak akan memperoleh pengurangan beban pembayaran utang sekitar Rp 25 triliun per tahun.

Dengan berkurangnya beban utang, Indonesia akan memperoleh kelonggaran anggaran yang signifikan. Pemerintah pun tidak harus terburu-buru menaikkan harga BBM yang tinggi pada awal tahun ini. Usulan agar menunda kenaikan BBM sembari mempersiapkan program kompensasi yang efektif bahkan menjadi pilihan yang jauh lebih optimal.

Sayangnya, pemerintah telah menyia-nyiakan momentum moratorium dan justru merencanakan kenaikan harga BBM yang membebani rakyatnya.

***
Ketiga alternatif tersebut membuktikan bahwa kenaikan harga BBM bukanlah merupakan pilihan terakhir dan jalan satu-satunya untuk mengurangi beban anggaran. Meski dua alternatif pertama disadari merupakan pilihan yang berat karena menyangkut bisnis konglomerat dan bankir nakal. Tetapi dengan komitmen tinggi terhadap rakyat, alternatif itu harusnya dapat dilaksanakan. Bukankah selayaknya SBY lebih berpihak kepada rakyat daripada konglomerat dan bankir nakal?

Belajar Ekspor dari Negeri Cina

2005-02-17T21:25:00.000+07:00

*| Phone Nuryadin

MENGAGUMKAN! Itulah kata yang pantas diucapkan untuk mengomentari pengumuman angka pertumbuhan ekonomi China bulan lalu. Meski pemerintah China telah berupaya keras mengerem pertumbuhan ekonominya, tetap saja geliat ekonomi mereka belum mampu dikendalikan. Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ekonomi China tahun 2004 diumumkan masih tumbuh tinggi 9,5 persen, jauh melebihi prediksi ekonom pada umumnya.

Dua puluh tahun lalu, China bukanlah apa-apa. Pendapatan per kapita-nya tidak lebih dari rata-rata dunia.

Tapi kini, China telah menjadi salah satu raksasa Asia yang menjadi pesaing utama Jepang. Kesejahteraan rakyatnya pun mengalami peningkatan yang luar biasa. Negara-negara besar seperti Jepang, Amerika dan beberapa negara Eropa bahkan sangat khawatir dengan fenomena tingginya pertumbuhan China. Bagaimana tidak, China saat ini telah menjadi salah satu pengendali perdagangan dunia ketiga terbesar. Produk-produk China mengalami ekspansi yang sangat cepat dan sedikit demi sedikit menekan pangsa pasar produk Amerika dan Jepang.

Tingginya pertumbuhan ekonomi China, yang dimotori ekspor, tentu bukanlah merupakan hasil kerja yang cepat dan mudah. Jauh sebelum semua itu dicapai, pemerintah China telah melakukan upaya keras untuk menyusun strategi dan kebijakan, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yang mereka miliki.

Upaya tersebut dimulai pada tahun 1979, dimana pemerintah China menentukan Special Economic Zones (SEZ’s) atau daerah khusus yang untuk mengembangkan industri yang berbasis ekspor. Di wilayah SEZ’s, pemerintah China memberikan kelonggaran regulasi dan stimulus pajak yang lebih ringan dibanding daerah lainnya.

Peraturan dan prosedur di bidang ekspor dan investasi juga disiapkan sejak dini untuk memudahkan aliran modal dan barang dari dan menuju SEZ’s. Selain itu, China juga memanfaatkan keunggulan komparatif mereka berupa murahnya biaya tenaga kerja (labor cost), dengan berupaya lebih fokus pada pengembangan industri yang labor intensive seperti tekstil dan produk pertanian.

Strategi lain yang juga paling krusial dalam pengembangan ekspor China adalah membina hubungan baik dengan Hongkong. Hubungan dengan Hongkong tidak hanya mampu meningkatkan aliran modal ke China, tetapi juga memudahkan China mengadopsi teknologi baru, mengaplikasikan manajemen yang lebih modern serta menjadi pintu utama China untuk mengkases pasar dunia.

Aliran Investasi pun akhirnya meningkat tajam.
Lalu kebijakan ekspor Indonesia?

Skandal Paris Club

2005-01-18T20:59:00.000+07:00

*Jawapos, 18 Jan 05 | Phone Nuryadin
SETELAH melakukan negosiasi di forum Paris Club, delegasi Indonesia akhirnya kembali dengan membawa hasil yang sangat mengecewakan. Indonesia hanya mendapatkan keringanan utang Rp 3 triliun untuk waktu tiga bulan. Hasil yang sangat minim tersebut merupakan kegagalan diplomasi ekonomi Indonesia.

Presiden SBY dan rakyat pantas kecewa karena Tim Ekonomi yang konon merupakan orang pilihan dan memiliki pengaruh di lingkungan internasional ternyata gagal dalam sebuah negosiasi yang relatif ringan. Dikatakan ringan karena inisiatif moratorium lahir dari negara kreditor, bukan Indonesia.

Ternyata juga tidak ada satu pun delegasi Indonesia yang hadir pada sesi kedua, sesi yang paling penting dalam pertemuan Paris Club. Mereka justru sibuk wara-wiri melakukan courtesy call kepada parlemen Prancis dan melupakan aspek teknis negosiasi.

Pertanyakan Tanggung Jawab
Dengan kegagalan diplomasi ekonomi tersebut, Presiden SBY seharusnya mempertanyakan tanggung jawab dan komitmen Tim Ekonomi akan keberpihakan mereka terhadap rakyat. Bagaimanapun, rakyat sebelumnya mengetahui besarnya simpati negara kreditor terhadap bencana yang menimpa Aceh dengan menawarkan moratorium kepada Indonesia.

Kanselir Jerman Gerhard Schroder, Presiden Prancis Jacques Chirac, PM Inggris Tony Blair, PM Kanada Paul Martin, bahkan Presiden Bush sangat mendukung ide moratorium kepada Indonesia. Tetapi, setelah negosiasi dilakukan, simpati dan dukungan tersebut sirna begitu saja. Selanjutnya, Tim Ekonomi gagal dan kembali dengan hasil yang sangat minim.

Namun, kegagalan delegasi Indonesia di Paris Club sebenarnya telah dapat diprediksi sejak awal. Ada tiga hal yang menjadi alasan kegagalan tersebut. Pertama, Tim Ekonomi tidak memiliki iktikad untuk memperoleh moratorium. Tawaran moratorium dari negara kreditor seharusnya ditindaklanjuti Tim Ekonomi dengan menyiapkan sejumlah amunisi dan strategi.

Moratorium utang merupakan salah satu alternatif yang optimal agar pemerintah lebih leluasa menggunakan anggaran untuk merehabilitasi Aceh. Sayang, tawaran moratorium ditanggapi Tim Ekonomi justru dengan menyebarkan sejumlah isu yang menakut-nakuti rakyat.

Disebarkan isu peringkat utang Indonesia akan turun dengan adanya moratorium. Isu tersebut sama sekali tidak berdasar dan justru dibantah sendiri oleh Standard&Poor’s dan Moody’s. Moratorium ditawarkan berkaitan dengan bencana Aceh atas alasan force majeure.

Disebarkan juga isu bahwa moratorium akan mengakibatkan Indonesia kembali terjerat dengan program IMF. Isu tersebut hanya dijadikan alat untuk mengelabui rakyat dan menakut-nakuti Presiden SBY yang memang menolak kembali hadirnya IMF di Indonesia.

Isu tersebut bahkan dibantah sendiri oleh IMF melalui managing director-nya yang baru, Rodrigo de Rato, yang secara tegas menyatakan bahwa moratorium tidak terkait dengan IMF.

Tim Ekonomi juga menyebarkan isu bahwa Jepang tidak menyetujui moratorium. Pernyataan tersebut dibatah langsung PM Junichiro Koizumi bahwa Jepang setuju memberikan moratorium utang kepada Indonesia. Beberapa negara G-7 dalam pertemuan di London bahkan mau menggunakan pengaruhnya untuk minta Paris Club melaksanakan moratorium.

Tim Ekonomi berupaya menutup-nutupi keengganan mereka untuk meminta moratorium dengan mengangkat isu yang menakut-nakuti rakyat. Teknik serupa pernah diperagakan oleh antek-IMF menjelang berakhirnya kontrak kerja sama Indonesia dengan IMF. Saat itu dikatakan, jika Indonesia keluar dari program IMF, rakyat akan jatuh miskin seperti Burma dan peringkat utang akan turun. Kenyataannya, setelah Indonesia benar-benar mengakhiri kerja sama dengan IMF, rakyat toh tidak jatuh miskin dan peringkat utang Indonesia pun malah meningkat menjadi B+.

Kedua, tidak ada persiapan dan strategi. Tetapi, untunglah, Presiden SBY akhirnya memerintah Tim Ekonomi untuk menindaklanjuti tawaran moratorium dan mempersiapkan negosiasi di Paris Club. Tetapi, sebelum ke Paris Club, Tim Ekonomi seharusnya melakukan perkiraan dampak kerusakan Aceh sebagai dasar menentukan besarnya moratorium utang.

Kenyataannya, delegasi Indonesia datang dengan tangan kosong, bahkan tidak hadir pada hari kedua negosiasi Paris Club. Sangat wajar jika pada akhirnya negosiasi gagal dan hanya diperoleh hasil yang sangat minim.

Selain itu, Tim Ekonomi seharusnya terlebih dahulu melakukan negosiasi bilateral yang sifatnya lebih strategis. Keberhasilan negosiasi bilateral akan sangat menentukan efektivitas negosiasi di forum Paris Club. Forum Paris Club hanya dihadiri oleh pejabat teknis sehingga fleksibilitas negosiasi menjadi sangat sempit dan kaku. Tanpa didahului oleh negosiasi di level strategis, sangat mustahil Indonesia mampu memperoleh keringanan utang yang signifikan.

Ketiga, delegasi Indonesia tidak memiliki kompetensi melakukan negosiasi. Di negara mana pun, negosiasi yang menyangkut pengurangan beban fiskal triliunan rupiah seharusnya dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian atau menteri keuangan. Tetapi, sangat lucu, negosiasi utang Indonesia dipimpin Menlu Hassan Wirayuda. Selain pemahaman tentang Aceh, negosiator membutuhkan pemahaman yang memadai tentang kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia.

Bagaimana mungkin Menlu RI mampu meyakinkan kreditor bahwa Indonesia sangat membutuhkan moratorium dan debt relief, padahal dia kurang memahami aspek ekonomi maupun finansial?

Akibat tidak adanya kompetensi, muncul pernyataan lucu dari Hassan Wirayuda pada 13 Januari lalu. Beliau mengatakan: "Presiden Chirac menyebutkan kemungkinan reduksi utang dan bunga, namun sama sekali tidak menyebut debt relief." Penyataan itu amat lucu dan memalukan karena debt relief berarti adalah reduksi utang dan bunga.

Menko Perekonomian dan menteri keuangan seharusnya bertanggung jawab terhadap negosiasi utang. Ketidakhadiran kedua menteri tersebut di Paris menunjukkan Indonesia tidak serius mendapatkan moratorium utang. Padahal, Menteri Keuangan Prancis Herve Gaymard untuk yang pertama dalam sejarah hadir di gedung pertemuan Paris Club sebagai bentuk solidaritas terhadap bencana Aceh.

Sebaliknya, Menko Perekonomian Indonesia justru terkesan tidak memiliki empati terhadap rakyat Aceh dan hanya sibuk memperdagangkan proyek bencana Aceh kepada pengusaha di Singapura.

Daya Magis Stock Split

2004-10-23T21:07:00.000+07:00

*| Phone Nuryadin

Selama tiga tahun terakhir, stock split banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tetapi banyak fenomena yang harus dipahami pelaku pasar dibalik tindakan tersebut.

Menurut teori keuangan tradisional, stock split hanyalah salah satu bentuk corporate action yang sifatnya kosmetik dan administratif. Berbeda dengan corporate action lainnya, tindakan tersebut tidak terkait sama sekali dengan kinerja dan cashflow, sehingga praktis tidak akan merubah kekayaan perusahaan. Ketika melakukan stock split, perusahaan sama saja dengan menerbitkan saham baru dan membagi-bagikannya kepada pemegang saham lama secara proporsional. Sederhananya, kertas yang ada di tangan si pemegang saham hanya akan bertambah banyak, tetapi nilai keseluruhannya tetap sama.

Misalnya suatu perusahaan, sebut saja PT. ABC, melakukan stock split 2:1 (two for one). Sebelum split, harga pasar (market price) PT. ABC sebesar Rp 5 per lembar dengan jumlah lembar saham sebesar 100 lembar dan total nilai perusahaan adalah Rp 500 (Rp 5 x 100 lembar). Setelah split 2:1 dilakukan, jumlah saham akan meningkat menjadi 200 lembar. Tetapi karena tindakan tersebut tidak terkait dengan perubahan ekspektasi cashflow perusahaan, maka total nilai perusahaan akan tetap sama yaitu sebesar Rp 500. Akibatnya, harga saham teoritis akan turun menjadi setengah kali harga saham sebelum split yaitu Rp 250 per lembar.

Di BEJ, baik pada hari pengumuman maupun sehari setelah pengumuman split, terjadi abnormal return yang signifikan. Artinya, pelaku pasar cenderung bereaksi positif dengan melakukan aksi beli pada saham yang di-split. Padahal, seperti dijelaskan sebelumnya, stock split hanyalah cosmetic event yang tidak berpengaruh pada future cashflow perusahaan. Investor tidak rasional?

Ada beberapa penjelasan dibalik fenomena tersebut:

Saham yang di-split biasanya memiliki harga yang sudah terlalu tinggi. Pemecahan saham akan membuat harga saham lebih terjangkau, sehingga berpotensi meningkatkan likuiditas.
Tindakan split biasanya merupakan suatu signal dari emiten akan adanya peningkatan kinerja pada beberapa waktu ke depan.