Minyak tanah langka. Bukan berita baru, karena ini sudah merupakan fenomena lumrah semenjak SBY-JK memimpin negeri ini. Yang baru hanyalah penyebab kelangkaan kali ini terungkap jelas yaitu kuota yang hampir habis (menurut pejabat Pertamina)
Kita tentu akan bertanya, kenapa tidak ditambah saja kuotanya. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Untuk tambahan 1 juta kilo liter lagi saja seharusnya tidak menjadi beban besar bagi APBN. Masih lebih rendah daripada keuntungan yang diperoleh pemerintah dari selisih harga minyak mentah asumsi APBN dengan harga pasaran.
Pemerintah sebenarnya mau saja menambah. Hanya persoalannya, pemerintah suka berpikir rumit ketika ingin menolong rakyat. Berbeda dengan cara perpikir ketika ingin membebaninya.
Menkeu Sri Mulyani, misalnya, kemarin menyatakan: Jika ingin menambah kuota minyak tanah bersubsidi, Pertamina harus menyampaikan realisasi dan verifikasi terlebih dahulu. Pembayaran subsidi juga harus diaudit dulu, dll.
Rumit dan sulit sekali. Kenapa tidak ditambah saja dulu, baru belakangan diaudit dan diverifikasi. Rakyat sekarang sedang menderita dan sangat butuh distribusi minyak tanah.
Tolonglah rakyat terlebih dahulu. Biarlah audit mengaudit menjadi urusan pemerintah dengan Pertamina nanti.
01 December 2006
Rakyat oh Rakyat (dua)
Labels: Subsidi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment