Optimisme Tanpa Landasan

*Jawapos, 20 Aug 2005|Phone Nuryadin
Siapapun harusnya tak punya nyali untuk optimis melihat perkembangan ekonomi selama 10 bulan terakhir. Dari sudut pandang manapun, nyaris tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi telah dan akan membaik. Sebut saja tiga indikator utama yaitu pengangguran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi, semuanya menunjukkan kecenderungan kinerja yang terus memburuk.

Namun Tim Ekonomi pemerintah rupanya memiliki cara pandang berbeda untuk bisa optimis dan menepuk dada. Dalam teks pidato Presiden SBY di depan anggota DPR selasa lalu, dituliskan bahwa dalam 10 bulan pertama, pemerintah telah mencatat perkembangan ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi pun, katanya, pada semester pertama 2005 telah mengalami peningkatan dan cenderung berimbang karena juga dimotori oleh investasi.

Memang, optimisme pemerintah adalah sesuatu yang wajar dan malah sangat dibenarkan oleh prinsip self fulfilling prophecy. Tetapi optimisme dengan landasan yang rapuh atau bahkan tanpa landasan justru sangat berbahaya bagi perekonomian. Selain pemerintah akan dianggap tidak mengerti permasalahan, optimisme tersebut juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam mendiagnosa persoalan dan mencari alternatif solusi kebijakan.

Ada sejumlah fakta yang harusnya diungkap secara jujur dalam menilai kinerja ekonomi selama 10 bulan terakhir dan menganalisa prospek ke depannya.

Pertama, fakta bahwa konsumsi swasta yang tumbuh sangat rendah. Konsumsi swasta merupakan komponen utama ekonomi, yang menyumbang sekitar dua per tiga dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tiga kuartal terakhir pemerintahan Megawati, pertumbuhan konsumsi swasta secara rata-rata telah mencapai 5,4 persen. Namun selama pemerintahan SBY-JK, pertumbuhan konsumsi swasta kembali turun dan secara rata-rata hanya mencapai 3,5 persen.

Lebih jauh lagi, konsumsi yang mengalami perlambatan didominasi oleh konsumsi non-makanan, yang tumbuh hanya separuh dari pertumbuhan pada era pemerintahan Megawati. Perlambatan konsumsi jenis ini merupakan indikasi menurunnya daya beli dan kegamangan masyarakat terhadap nasib ekonomi dan penghasilan mereka ke depan.

Pada beberapa kuartal ke depan, pertumbuhan konsumsi swasta malah diperkirakan masih akan mendapat tekanan, dengan semakin terdepresiasinya rupiah, inflasi dan suku bunga yang tinggi serta adanya rencana pemerintah untuk kembali memotong subsidi BBM.

Kedua, fakta bahwa kinerja investasi yang terus memburuk. Pada akhir pemerintahan Megawati, atau tepatnya pada kuartal ketiga 2004, investasi mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sekitar 19,7 persen. Tetapi selama tiga kuartal pemerintahan SBY-JK, pertumbuhan investasi secara konsisten terus mengalami penurunan menjadi berturut-turut hanya sekitar 18,3 persen, 14,1 persen dan 13,2 persen.

Ironisnya, perlambatan investasi tersebut terutama disebabkan oleh melambatnya aliran investasi dari luar negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa keyakinan investor asing yang cukup tinggi menjelang terpilihnya SBY sebagai Presiden, perlahan telah mulai anjlok. Fakta tersebut malah sangat bertolak belakang dengan klaim tim ekonomi yang katanya telah berhasil menarik investasi asing.

Demikian juga dengan pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan berkesinambungan karena telah didorong oleh investasi, samasekali tidak tepat. Kontribusi investasi dalam pertumbuhan ekonomi memang terkesan lebih tinggi. Tetapi hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh penurunan pertumbuhan konsumsi swasta dan bukan karena peningkatan pertumbuhan investasi yang signifikan.

Ketiga, fakta bahwa belanja pemerintah yang berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah telah mengalami pertumbuhan negatif selama setahun terakhir. Seharusnya, ketika konsumsi swasta dan investasi mengalami gangguan, belanja pemerintah lah yang diharapkan berperan memberikan stimulus kepada perekonomian.

Namun entah disengaja atau tidak, tim ekonomi malah hanya fokus pada upaya menurunkan defisit APBN, dan mengabaikan fungsi utama APBN sebagai pendorong ekonomi. Parahnya lagi, hal tersebut tidak hanya terjadi pada APBN 2005, tetapi kembali berulang pada RAPBN 2006 seperti yang disampaikan Presiden SBY dalam pidato kenegaraan. Upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan samasekali tidak tercermin pada rencana anggaran tersebut.

Keempat, fakta bahwa kondisi moneter yang semakin menganggu ekonomi riil. Depresiasi rupiah dan tekanan inflasi yang tinggi telah mendorong Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI secara signifikan. Kenaikan suku bunga SBI pada gilirannya juga akan meningkatkan suku bunga kredit, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap kinerja sektor riil.

Suku bunga pasar uang antar bank pada awal Agustus lalu bahkan sempat menyentuh level 40 persen. Fakta ini harus menjadi catatan khusus bagi tim ekonomi, karena gejala yang sama juga terjadi pada awal krisis ekonomi tahun 1997, yang telah menyebabkan rontoknya industri perbankan nasional.

***
Berbagai fakta di atas justru merupakan indikasi ekonomi yang tengah bermasalah dan bahkan telah dapat dikategorikan berada pada lampu kuning. Tetapi jika gejala tersebut terus menerus gagal diidentifikasi lantaran optimisme yang belebihan, harapan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan beberapa tahun ke depan dipastikan hanya akan menjadi mimpi belaka.